Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Pemangkasan Dana Desa (DD) yang cukup drastis di Kabupaten Sidoarjo mulai dirasakan langsung oleh pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu yang terdampak adalah Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, yang harus menyesuaikan berbagai program pembangunan akibat berkurangnya anggaran secara signifikan.
Pada tahun 2025, Desa Bringinbendo masih menerima Dana Desa sebesar Rp 1,2 miliar. Namun pada 2026, jumlah tersebut turun tajam menjadi hanya Rp 370 juta atau berkurang sekitar 69,17 persen. Penurunan ini berdampak luas terhadap sejumlah program prioritas desa.
Salah satu program yang terdampak adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tidak hanya jumlah penerima yang berkurang, nominal bantuan yang diterima warga juga mengalami penyesuaian cukup besar.
Kepala Desa Bringinbendo, H. Sholeh Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran tersebut sangat memengaruhi rencana pembangunan desa, terutama pada sektor pertanian yang masih membutuhkan banyak pembenahan.
“Dana Desa yang kita dipangkas ini memang sangat berpengaruh bagi pembangunan yang ada di Desa Bringinbendo. Karena Bringinbendo masih potensi banyak yang mau dibenahi, termasuk di area persawahan, pertanian ini, banyak yang perlu kita benah,” ujar Sholeh usai membuka kolam pancing unit usaha BUMDes MJM, Minggu (19/04/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya BLT diberikan sebesar Rp 300 ribu kepada sekitar 50 warga. Kini, bantuan tersebut hanya diterima oleh 15 orang dengan nominal Rp 200 ribu per bulan.
“Karena berhubung ini program pusat, dampaknya banyak, terutama dari masyarakat yang biasanya mendapatkan BLT itu nilainya Rp 300 ribu dan jumlahnya ada kurang lebih hampir 50 orang, sekarang ya dipangkas habis lebih dari separuh. BLT hanya dapat Rp 200 ribu, yang dapat cuma 15 orang,” jelasnya.
Meski demikian, Sholeh menegaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan kebijakan pemerintah pusat dengan penuh tanggung jawab sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa.
“Sebagai Kepala Desa, kita terima, sadari. Karena apa? Yang kita lihat, kita alami adalah kepala desa di pembangunan ini menjadi ujung tombak dan ‘ujung tombok’ di pembangunan dan masyarakat yang ada di desa,” katanya.
Untuk menjaga kondusivitas, pemerintah desa terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat melalui rapat dan musyawarah agar kebijakan tersebut dapat dipahami bersama.
“Ya kita sudah sering rapat koordinasi (rakor) sama warga, sering kumpul, sering musyawarah. Memang ya mau ndak mau ya harus kita jalankan apa yang ada menjadi program pemerintah pusat,” imbuhnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah Desa Bringinbendo memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Selain itu, desa juga berupaya mencari alternatif pendanaan melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), termasuk penguatan BUMDes dan sektor ketahanan pangan sebagai langkah strategis ke depan.
Sebagai tambahan informasi, kebijakan Dana Desa saat ini difokuskan untuk mendukung program strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 7 Tahun 2026. (rif)
