Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyusun arah pembangunan wilayah, Pemerintah Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2028, Rabu (11/11/2026) malam, bertempat di Pendopo Kelurahan Geluran.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kelurahan Geluran Sujianto, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari Fraksi NasDem-Demokrat Muh. Zakaria Dimas Pratama, Sekretaris Kecamatan Taman Moch. Fahruddin, S.Sos., Ketua LPMK Ir. Ali Akbar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, TP PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para Ketua RT dan RW se-Kelurahan Geluran.
Ketua LPMK Geluran, Ir. Ali Akbar, dalam sambutannya mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan melalui masing-masing RT dan RW. Menurutnya, semangat kebersamaan warga terlihat dari beragam aspirasi yang disampaikan, mulai dari perbaikan saluran, pemasangan U-Ditch, perbaikan jalan lingkungan hingga normalisasi sungai.
“Luar biasa antusiasme warga. Masing-masing RT bersatu menyampaikan kebutuhan wilayahnya. Kita memahami bahwa anggaran pemerintah terbatas, sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi moto Kelurahan Geluran,” ungkap Ali Akbar.
Ia juga menyampaikan sejumlah pembangunan yang telah direalisasikan maupun sedang dilaksanakan secara bertahap, di antaranya pembangunan plengsengan di belakang kantor kelurahan hingga RT 13 yang akan dilanjutkan sampai perbatasan Kedungturi. Selain itu, normalisasi saluran di RT 01, kawasan Pondok Pesantren Jabal Nur yang meliputi RT 05, 07, 14 dan 16, serta RT 36–37 juga telah dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengantisipasi genangan.
Ali menegaskan, keterbatasan anggaran dan berbagai kendala teknis di lapangan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak para Ketua RT, RW, serta tokoh masyarakat untuk terus menghidupkan budaya gotong royong dan swadaya dalam mendukung pembangunan wilayah.
Sementara itu, Kepala Kelurahan Geluran, Sujianto, memaparkan bahwa arah pembangunan tahun 2027 difokuskan pada empat sektor utama, yakni pembangunan infrastruktur, penanganan masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pelayanan publik. Pada sektor infrastruktur, prioritas diarahkan pada perbaikan jalan, penanganan banjir, drainase, dan penataan lingkungan. Sedangkan penanganan sosial mencakup bantuan pangan, PKH, BLT, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.
“Pemberdayaan masyarakat juga menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kesejahteraan keluarga, kegiatan PKK, kader kesehatan hingga percepatan penurunan stunting. Kami ingin pembangunan di Geluran tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sujianto.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat. Dengan dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU), Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan sumber pendanaan lainnya, pihak kelurahan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan agar setiap program dapat dikerjakan secara bertahap sesuai skala prioritas.
Sujianto juga memaparkan kondisi wilayah Kelurahan Geluran yang dihuni 13.253 jiwa, terdiri atas 6.605 laki-laki dan 6.648 perempuan, serta terbagi dalam 41 RT dan enam RW. Adapun sejumlah pembangunan yang telah direalisasikan pada 2026 di antaranya perbaikan paving di RT 11, RT 04, dan RT 06, dengan sebagian pengerjaannya mendapat dukungan swadaya masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Kecamatan Taman, Moch. Fahruddin, S.Sos., menjelaskan bahwa Musrenbang kelurahan merupakan forum untuk membahas dan menyepakati usulan program kegiatan prioritas yang harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029.
“Anggaran kelurahan memang masih terbatas. Dari 28 kelurahan di Kabupaten Sidoarjo, masing-masing mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp 200 juta. Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Jadi, tidak hanya pembangunan fisik yang harus diperhatikan,” terang Fahruddin.
Ia menambahkan, dukungan pembangunan juga berasal dari program unggulan pemerintah daerah melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada 2026, Kelurahan Geluran memperoleh BKK sebesar Rp 200 juta yang dimanfaatkan untuk pembangunan jalan lingkungan, normalisasi saluran, dan kegiatan lainnya. Pada 2027, alokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi Rp 300 juta, dengan rencana pemanfaatan untuk penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah melalui program TPS 3R. Selanjutnya, alokasi BKK direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp 400 juta pada 2028 dan Rp 500 juta pada 2029.
Fahruddin juga menekankan pentingnya penyusunan basis data pembangunan kelurahan sebagai pedoman kesinambungan program. Menurutnya, dokumentasi tersebut diperlukan agar pembangunan yang telah dilaksanakan maupun yang belum terealisasi dapat diketahui dan dilanjutkan oleh pejabat kelurahan berikutnya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Kecamatan Taman memperoleh anggaran Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) sebesar Rp 600 juta pada 2026 dan direncanakan tetap sama pada 2027, yang penggunaannya dibagi untuk 24 desa dan kelurahan.
Terkait antisipasi musim penghujan, Fahruddin mengajak masyarakat mendukung gerakan revitalisasi lingkungan melalui slogan KETAN DURIAN (Kecamatan Taman Dukung Revitalisasi Lingkungan). Gerakan tersebut diwujudkan melalui kerja bakti membersihkan saluran air, sungai, serta lingkungan sekitar guna mengurangi potensi genangan dan banjir.
Di sisi lain, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari Fraksi NasDem-Demokrat, Muh. Zakaria Dimas Pratama, menyampaikan bahwa pembangunan daerah dapat diperjuangkan melalui dua jalur, yakni teknokratik dan politis. Jalur teknokratik ditempuh melalui Musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, sedangkan jalur politis dapat dilakukan melalui komunikasi dengan anggota legislatif melalui pokok-pokok pikiran (pokir), Bantuan Keuangan (BK), BKK, maupun program aspirasi lainnya.
“Jangan hanya mengandalkan satu jalur. Usulan masyarakat harus terus dikawal melalui Musrenbang, tetapi komunikasi dengan para wakil rakyat juga perlu dibangun. Perjuangan pembangunan bukan semata-mata karena perolehan suara, melainkan tanggung jawab moral dan kedekatan dengan masyarakat,” tegas Dimas.
Ia turut memaparkan sejumlah program yang telah diperjuangkan untuk Kelurahan Geluran, di antaranya bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 25 titik dengan nilai sekitar Rp 20 juta per penerima. Selain itu, terdapat revitalisasi SDN Geluran 1 dengan anggaran sekitar Rp 700 juta dan SDN Geluran 3 sebesar Rp 1,3 miliar.
Zakaria juga menyinggung rencana pengembangan fasilitas kesehatan berupa pembangunan puskesmas di wilayah Kecamatan Taman yang masih terkendala ketersediaan lahan, dengan salah satu alternatif lokasi di wilayah Sidodadi. Ia berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan aspirasi dan tidak berkecil hati apabila usulan pembangunan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Melalui Musrenbang tersebut, seluruh pihak berharap berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Geluran dapat dihimpun, diselaraskan dengan program pemerintah daerah, serta diperjuangkan berdasarkan skala prioritas dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah kelurahan, kecamatan, legislatif, dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi warga Geluran. (rif)
