Surabaya, GELORAJATIM.COM – Praktik dugaan eksploitasi tenaga kerja yang terjadi di resto 116° Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, akhirnya memasuki babak baru. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur menetapkan seorang warga negara asing (WNA) berinisial FD (57), selaku pemilik restoran, sebagai tersangka dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap 19 pekerja, termasuk seorang anak.
Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengatakan, penetapan tersangka tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas praktik perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja. Pihaknya memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan kepada para korban.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum kami lakukan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” tegas Jules dalam konferensi pers, Rabu (11/11/2026).
Jules menambahkan, penanganan perkara tersebut tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka, tetapi juga memastikan hak-hak para korban terpenuhi. Kepolisian terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan, perlindungan, hingga pemulihan kondisi psikologis para pekerja yang diduga menjadi korban eksploitasi.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol. Ganis Setyaningrum mengungkapkan, dugaan praktik eksploitasi tersebut berlangsung selama kurang lebih enam bulan, yakni sejak Mei hingga Oktober 2026. Tersangka diduga merekrut para pekerja melalui media sosial, kemudian mengikat mereka dengan perjanjian kerja meskipun restoran belum beroperasi.
Menurut Ganis, para pekerja tetap dipaksa menjalankan pekerjaan dengan beban kerja yang tidak sebanding dengan upah yang diterima. Setiap korban hanya memperoleh gaji berkisar Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Bahkan, tersangka diduga memberlakukan ancaman denda sebesar Rp5 juta hingga Rp16 juta apabila pekerja mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa kerja tiga bulan.
“Berdasarkan keterangan para korban yang telah kami periksa dan alat bukti yang diperoleh, penyidik menemukan adanya praktik eksploitasi terhadap para pekerja. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar proses penyidikan dan penetapan tersangka,” jelas Ganis.
Dalam pengembangan penyidikan, polisi juga mendalami dugaan tindak kekerasan seksual terhadap dua korban laki-laki. Pendalaman dilakukan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan perlindungan identitas, privasi, serta kondisi psikologis korban agar tidak menimbulkan dampak lebih lanjut.
Dari hasil penyidikan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya telepon genggam, pakaian, akta kelahiran, serta dokumen perjanjian kerja yang digunakan dalam aktivitas perekrutan dan hubungan kerja para korban.
Atas dugaan perbuatannya, FD dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait perdagangan orang, perlindungan anak, dan ketenagakerjaan. Khusus dugaan TPPO, penyidik menerapkan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Sebagai bagian dari upaya pemulihan korban, Polda Jatim juga menjalin koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan fasilitas rumah aman serta layanan pendampingan psikologis sesuai kebutuhan masing-masing korban.
Selain itu, koordinasi dilakukan bersama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda untuk menindaklanjuti status keimigrasian tersangka yang diketahui merupakan pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) investor. Sementara itu, proses tindak lanjut administratif keimigrasian akan ditangani oleh instansi yang berwenang. (rif)
