HUTRI
Pemerintah

Dobel BKK Rp 400 Juta di Trosobo Memanas, Elok Suciati Meradang, Pj Kades Layangkan Penolakan

15
×

Dobel BKK Rp 400 Juta di Trosobo Memanas, Elok Suciati Meradang, Pj Kades Layangkan Penolakan

Sebarkan artikel ini
20261121 171228 Scaled
Kantor Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan menyusul polemik dobel alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp 400 juta dari dua anggota DPRD Sidoarjo. Pemerintah desa telah melayangkan surat penolakan terhadap alokasi BKK kedua.
Info Iklan hubungi 085183255578

Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Polemik bantuan keuangan khusus (BKK) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mencuat di Desa Trosobo, Kecamatan Taman. Pasalnya, desa tersebut diketahui mendapat alokasi BKK senilai Rp 800 juta dari dua anggota DPRD, yakni Hj. Elok Suciati, SH., anggota Komisi A Fraksi PKB, dan H. Saifuddin Affandi.

Buntut bergesernya titik bantuan yang sebelumnya telah ditentukan Hj. Elok Suciati, politisi perempuan tersebut meradang. Ia mengaku telah lebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Desa Trosobo dan menetapkan desa tersebut sebagai titik penerima bantuan senilai Rp 400 juta.

Breaking News

Namun belakangan, H. Saifuddin Affandi, yang merupakan kolega satu fraksi dengannya, juga memasukkan alokasi BKK dengan nominal yang sama ke Desa Trosobo. Kondisi tersebut memicu polemik lantaran berdasarkan ketentuan yang dipahami, satu desa hanya diperbolehkan menerima BKK anggota DPRD sebesar Rp 400 juta.

Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar Jumat (20/11/2026), BKK yang diajukan H. Saifuddin Affandi untuk Desa Trosobo disebut telah disahkan oleh pimpinan DPRD. Keputusan tersebut pun memunculkan keberatan dari Hj. Elok Suciati maupun pihak pemerintah desa.

“Kenapa titik BKK yang sudah saya tentukan terlebih dahulu di Desa Trosobo harus digeser? Apa karena senioritas atau karena desa itu tempat tinggal H. Saifuddin?” ujar Elok dengan nada kecewa saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

Elok mempertanyakan dasar penggeseran titik bantuan tersebut. Menurutnya, apabila Desa Trosobo memang menjadi prioritas H. Saifuddin Affandi, semestinya penentuan lokasi dilakukan sejak awal sebelum dirinya berkoordinasi dengan pemerintah desa dan menetapkan titik bantuan.

“Kalau memang itu alasannya, seharusnya sejak awal Desa Trosobo menjadi prioritas titik bantuannya sebelum saya masuk berkoordinasi dan memberikan titik bantuan di sana. Ada permainan apa?” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa penolakan terhadap BKK yang diajukan H. Saifuddin Affandi telah disampaikan oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa Trosobo kepada Ketua DPRD Sidoarjo. Namun, menurut Elok, keberatan tersebut belum mendapatkan respons yang diharapkan sehingga persoalan ini semakin menjadi perhatian.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Trosobo, Sukaryono, membenarkan adanya alokasi BKK dari dua anggota DPRD Sidoarjo tersebut. Ia menegaskan, pihak desa telah lebih dahulu berkoordinasi dengan Hj. Elok Suciati sebelum muncul pengajuan bantuan kedua dari H. Saifuddin Affandi.

“Benar, Mas, ada dobel BKK. Yang pertama masuk setelah berkoordinasi adalah Ibu Hj. Elok Suciati. Namun belakangan, H. Saifuddin Affandi tanpa berkomunikasi dan berkoordinasi tiba-tiba memasukkan BKK ke Desa Trosobo. Tentu saya tolak karena sesuai aturan, Desa Trosobo sudah tidak bisa menerima BKK lagi,” ujar Sukaryono.

Sukaryono mengaku telah melayangkan surat penolakan sekaligus menghubungi Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, melalui pesan WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, ia menyampaikan keberatan atas masuknya alokasi BKK kedua di Desa Trosobo.

“Sudah saya layangkan surat penolakan dan juga menghubungi melalui pesan WhatsApp Pak Nasih. Namun, hanya dijawab masih rapat dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan H. Saifuddin Affandi,” ungkapnya.

Surat penolakan resmi dari Pemerintah Desa Trosobo juga telah dilayangkan kepada Ketua DPRD Sidoarjo dengan nomor 000/356/438.7.7.11/2026 tertanggal 17 November 2026. Dalam surat tersebut, pemerintah desa menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari penolakan terhadap BKK yang diajukan H. Saifuddin Affandi.

Sukaryono menyebut, salah satu alasan penolakan berkaitan dengan adanya laporan di Polda Jawa Timur mengenai dugaan korupsi dana BK dan pokir yang disebut berasal dari Saifuddin Affandi. Menurutnya, perkara tersebut hingga kini masih dalam proses penyelidikan, sehingga pihak desa memilih bersikap hati-hati.

Selain itu, ia mengaku tidak pernah mendapatkan koordinasi langsung dari H. Saifuddin Affandi terkait pengajuan BKK tersebut. Sukaryono juga menyinggung persoalan PAK Desa Trosobo Tahun Anggaran 2026 yang menurutnya belum dapat ditandatangani BPD, sehingga berdampak pada belum terlaksananya APBDes. Ia menduga terdapat keterkaitan dengan pihak yang bersangkutan, namun hal tersebut menjadi klaim yang disampaikan Sukaryono.

Alasan lainnya, Sukaryono menyinggung BKK Tahun Anggaran 2021 yang menurutnya diduga tidak tepat sasaran, salah satunya pembangunan atap canopy MI Sunan Ampel 2 Trosobo senilai Rp140 juta. Ia menyatakan sekolah tersebut merupakan lembaga yayasan, bukan milik pemerintah, serta menduga terdapat hubungan keluarga antara pengurus maupun kepala sekolah dengan H. Saifuddin Affandi. Pernyataan tersebut merupakan tudingan Sukaryono yang perlu diklarifikasi kepada pihak terkait.

Di akhir keterangannya, Sukaryono menegaskan pemerintah desa tetap menolak alokasi BKK dari H. Saifuddin Afandi tersebut apabila dipaksakan masuk ke Desa Trosobo. Ia mengaku tidak ingin pemerintah desa menghadapi persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari. “Kalau memang Desa Trosobo dipaksakan menerima BKK dari Saifuddin Affandi, saya dengan tegas menolak. Mending tidak dapat BKK daripada bermasalah di kemudian hari,” pungkasnya. (rif)

Example 120x600
Info Iklan hubungi 085183255578