Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kedatangan tamu istimewa pada Senin (16/11/2026) malam. Dr. dr. Benjamin Kristianto, M.Kes., MARS., Ph.D., anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Partai Gerindra, hadir untuk menggelar kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Reses) guna menyerap berbagai usulan, masukan, serta keluhan masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Bringinbendo tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan, khususnya terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Turut hadir Kepala Desa Bringinbendo H. Soleh Dwi Cahyono beserta perangkat desa, BPD, LPMD, ketua RT/RW se-Desa Bringinbendo, TP PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Bringinbendo H. Soleh Dwi Cahyono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Benjamin Kristianto yang telah meluangkan waktu untuk bertemu langsung dengan masyarakat Desa Bringinbendo.
“Atas nama Pemerintah Desa Bringinbendo, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang hadir. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. dr. Benjamin Kristianto yang telah berkenan hadir untuk melaksanakan reses dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat,” ujar Soleh.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan kesempatan berharga bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan, kebutuhan pembangunan, maupun persoalan yang selama ini dihadapi di lingkungan masing-masing.
Ia berharap seluruh masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyampaikan aspirasi secara terbuka agar nantinya bisa ditampung dan diperjuangkan melalui kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah.
“Kami berharap berbagai aspirasi masyarakat ini tidak berhenti pada pertemuan malam hari ini saja, tetapi dapat ditindaklanjuti dan menjadi bahan perjuangan dalam program pembangunan ke depan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Bringinbendo mendapatkan perhatian dan dukungan sehingga bisa memberikan manfaat nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Benjamin Kristianto yang akrab disapa dr. Ben dalam penyampaiannya menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi dan membangun komunikasi antara wakil rakyat, pemerintah desa, serta masyarakat. Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal, melainkan sarana untuk mengetahui secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia juga mengingatkan Pemerintah Desa Bringinbendo agar mulai mempersiapkan usulan program pembangunan sejak dini, terutama menjelang dibukanya kembali Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang biasanya berlangsung pada Januari hingga Februari.
“Saya berharap Pak Kades dan Pak Sekdes mulai mempersiapkan usulan dari sekarang. Jangan menunggu SIPD dibuka baru membuat proposal. Kalau sudah ada rencana pembangunan atau kegiatan yang ingin diajukan, silakan dikomunikasikan kepada saya agar bisa kita persiapkan bersama,” ungkap Benjamin.
Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan pengajuan sebelumnya, terdapat sejumlah usulan Desa Bringinbendo yang sebenarnya pernah masuk melalui SIPD. Namun, ketika terdapat koreksi atau permintaan perbaikan administrasi, proses pengajuan tersebut tidak dilanjutkan sehingga usulan akhirnya tidak terealisasi.
Karena itu, Benjamin meminta pemerintah desa lebih aktif berkoordinasi dengan tim pendampingnya, khususnya dalam menyiapkan proposal, melengkapi persyaratan administrasi, serta menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten Sidoarjo.
“Jangan sampai anggaran yang sudah kita perjuangkan justru gagal dimanfaatkan hanya karena proposal tidak dilanjutkan atau persyaratannya tidak dilengkapi. Misalnya, saya sudah berupaya memperjuangkan anggaran sekitar Rp 500 juta untuk pembangunan paving, balai desa, betonisasi jalan maupun pagar makam. Tetapi, kalau administrasinya tidak ditindaklanjuti, tentu anggaran tersebut tidak bisa direalisasikan,” tegasnya.
Benjamin menjelaskan, setiap usulan bantuan harus melalui sejumlah tahapan dan mekanisme pemerintahan. Proposal yang masuk melalui Sekretariat DPRD selanjutnya dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk dilakukan pemeriksaan dan koreksi. Setelah itu, usulan akan melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran yang diperjuangkan anggota DPRD bukan merupakan dana pribadi maupun bantuan yang dapat disalurkan di luar mekanisme pemerintah. Peran anggota dewan adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam program dan anggaran pembangunan sesuai aturan.
Selain pembangunan infrastruktur, Benjamin yang bertugas di Komisi E DPRD Jawa Timur juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, kepemudaan, dan olahraga. Termasuk persoalan pelayanan BPJS, akses pendidikan, hingga berbagai kendala sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah provinsi.
Menurutnya, keberhasilan memperjuangkan aspirasi masyarakat harus didukung data dan dokumentasi yang jelas. Karena itu, setiap usulan pembangunan perlu disertai informasi lokasi, kondisi lapangan, serta dokumentasi sebagai bahan pendukung pengajuan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Benjamin juga mengingatkan pentingnya menentukan skala prioritas pembangunan melalui musyawarah antara pemerintah desa, perangkat desa, dan BPD. Hal tersebut diperlukan agar program yang diajukan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat seluas-luasnya.
“Semua wilayah di desa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian pembangunan. Kalau tahun ini satu wilayah menjadi prioritas, wilayah lainnya bisa diperjuangkan pada tahun berikutnya. Jangan sampai ada rasa iri atau saling menyalahkan. Yang terpenting pembangunan dilakukan secara bertahap dan merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran mengharuskan setiap desa menentukan kegiatan yang paling mendesak dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Dengan demikian, usulan pembangunan tidak hanya berdasarkan kepentingan kelompok atau wilayah tertentu, melainkan melalui kesepakatan bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Benjamin juga mempersilakan masyarakat menyampaikan berbagai persoalan maupun usulan secara langsung. Bahkan, setelah kegiatan reses, pihaknya membuka peluang untuk meninjau lokasi yang diusulkan agar kondisi lapangan dapat didokumentasikan sebagai bahan persiapan pengajuan program pada Januari-Februari mendatang.
“Saya datang ke sini untuk mendengarkan langsung suara masyarakat. Anggota dewan tidak akan memiliki arti apabila tidak mau datang dan mendengarkan kebutuhan rakyat. Sepanjang bisa diperjuangkan melalui program pemerintah, pembangunan, maupun Pokir DPRD sesuai aturan, tentu akan kita upayakan bersama,” tandasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara masyarakat, Pemerintah Desa Bringinbendo, dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dalam mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bringinbendo. (rif)
















