HUTRI
Pemerintah

Diduga Tak Kantongi Izin BBWS dan PJT I, Jembatan Apung Gresik-Sidoarjo Terus Dibangun, Dua Kades Bereaksi Keras

4
×

Diduga Tak Kantongi Izin BBWS dan PJT I, Jembatan Apung Gresik-Sidoarjo Terus Dibangun, Dua Kades Bereaksi Keras

Sebarkan artikel ini
20261116 082442 1 Scaled
Tampak jembatan apung di sisi utara wilayah Desa Driyorejo, Kabupaten Gresik, yang telah terpasang banner pemberitahuan bahwa pembangunan jembatan tersebut belum mengantongi izin dari BBWS Brantas, PJT I, maupun Pemerintah Desa Driyorejo.
Info Iklan hubungi 085183255578

Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Pembangunan jembatan apung berbahan kayu dengan penopang drum plastik yang membentang di atas aliran Sungai Kalimas, penghubung wilayah Desa Driyorejo, Kabupaten Gresik, dengan Dusun Banjar Pertapan RT 01 RW 01, Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perbincangan warga.

Pasalnya, pembangunan jembatan yang saat ini masih berlangsung tersebut diduga belum mengantongi izin dari sejumlah pihak terkait. Mulai dari warga sekitar, Pemerintah Desa Pertapan Maduretno, Pemerintah Desa Driyorejo, hingga instansi yang berwenang mengelola wilayah sungai, seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan Perum Jasa Tirta I (PJT I).

Breaking News

Lokasi pembangunan jembatan apung tersebut sebelumnya merupakan area tambangan atau penyeberangan perahu milik seseorang bernama Toso. Namun, sejak terjadi kecelakaan air pada April 2024 yang mengakibatkan seorang bapak dan anak, warga Desa Driyorejo, meninggal dunia, aktivitas jasa penyeberangan di lokasi tersebut tidak lagi diperbolehkan beroperasi atas permintaan warga sekitar.

Awak media GELORAJATIM.COM mencoba mengonfirmasi Kepala Desa Driyorejo, Choirul Mahmud, Senin (16/11/2026), terkait pembangunan jembatan apung yang diduga belum mengantongi izin tersebut. Ia membenarkan adanya pembangunan jembatan dan menyebut pihak pemilik belum pernah mengajukan izin kepada pemerintah desa.

“Benar, Mas. Ada jembatan apung yang saat ini sedang dibangun dan belum ada izin ke pemerintah desa dari pemilik,” ujar Choirul Mahmud.

20261116 080628 Scaled
Tampak konstruksi jembatan apung berbahan kayu dengan penopang drum plastik di sisi selatan, wilayah Dusun Banjar Pertapan, Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang telah terpasang di atas aliran Sungai Kalimas.

Menurut Mahmud, tim pembangunan jembatan tersebut masuk ke wilayah RT setempat tanpa terlebih dahulu berkoordinasi maupun meminta izin kepada pemerintah desa, termasuk kepada dirinya selaku kepala desa. Kondisi itu kemudian menjadi perhatian pemerintah desa karena pembangunan dilakukan di wilayah yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

Mahmud juga mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu pihak BBWS Brantas dan PJT I telah mendatangi lokasi serta melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Desa Driyorejo terkait keberadaan pembangunan jembatan apung tersebut. Kedatangan kedua instansi itu menunjukkan bahwa pembangunan di atas aliran sungai perlu mendapatkan perhatian dari pihak yang memiliki kewenangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, jembatan apung tersebut diduga merupakan milik pribadi seorang oknum ketua salah satu lembaga di Kabupaten Gresik. Bahkan, muncul informasi bahwa jembatan tersebut nantinya direncanakan untuk dikomersialkan. Namun, informasi mengenai kepemilikan dan rencana komersialisasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak yang bersangkutan.

Sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat, Pemerintah Desa Driyorejo akhirnya memasang banner di ujung jembatan sisi utara. Banner tersebut berisi keterangan bahwa pembangunan jembatan apung belum mengantongi izin dari BBWS Brantas, PJT I, maupun Pemerintah Desa Driyorejo.

Pantauan awak media GELORAJATIM.COM di lokasi, Senin (16/11/2026), terlihat konstruksi jembatan apung berbahan kayu dengan penopang drum plastik telah terpasang dari sisi utara maupun selatan sungai. Panjang konstruksi yang terlihat diperkirakan mencapai kurang lebih 10 meter. Di sisi utara atau wilayah Desa Driyorejo, sejumlah pekerja masih tampak melakukan pengerjaan sambungan jembatan pada bagian tengah.

Sementara itu, dari sisi selatan yang masuk wilayah Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman, Kepala Desa H. Heru Sutiyo, SE., saat ditemui awak media, menyampaikan bahwa pihaknya juga belum pernah menerima pengajuan izin pembangunan jembatan tersebut, baik dari pemilik maupun tim pelaksana pembangunan.

“Belum ada izin ke kami,” tegas Heru Sutiyo.

Heru menyayangkan pembangunan jembatan yang sudah berjalan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Menurutnya, keberadaan jembatan yang menghubungkan dua wilayah berbeda kabupaten tersebut harus memperhatikan aspek perizinan, keselamatan, serta kepentingan warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Ia bahkan menegaskan, apabila pembangunan jembatan apung tersebut telah tersambung tetapi belum juga dilengkapi perizinan yang diperlukan, pemerintah desa berencana mengambil langkah tegas dengan menutup akses jalan menuju jembatan.

“Apabila nanti jembatan apung tersebut sudah tersambung dan belum ada izin, kami berencana menutup akses jalannya,” pungkas Heru.

Secara regulasi, pembangunan jembatan pribadi yang melintasi sungai dan menghubungkan wilayah Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Sidoarjo tidak bisa dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan perizinan. Terlebih, konstruksi tersebut berada di atas aliran sungai yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan wilayah sungai Brantas. Pemanfaatan ruang sungai harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, termasuk pemenuhan rekomendasi teknis BBWS Brantas serta ketentuan penggunaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya air juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan dapat dikenai sangsi pembongkaran hingga ancaman pidana. Selain itu, aspek kesesuaian tata ruang, persetujuan bangunan, lingkungan, serta keselamatan konstruksi perlu dipastikan melalui instansi berwenang sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut belum adanya izin dari dua pemerintah desa, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat yang nantinya menggunakan jembatan tersebut. Apalagi, lokasi itu memiliki catatan kecelakaan air yang pernah merenggut korban jiwa pada April 2024. Karena itu, aspek kekuatan konstruksi, kapasitas beban, sistem pengaman, serta potensi risiko saat debit air sungai meningkat perlu menjadi perhatian serius.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak pemilik maupun pelaksana pembangunan terkait dasar perizinan, tujuan pembangunan, dan rencana pengoperasian jembatan apung tersebut. Instansi terkait, khususnya BBWS Brantas, PJT I, serta pemerintah daerah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo, diharapkan segera melakukan pemeriksaan langsung dan mengambil langkah sesuai kewenangannya. Jangan sampai pembangunan yang diduga belum berizin ini terus berlanjut tanpa pengawasan, hingga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. (Red)

Example 120x600
Info Iklan hubungi 085183255578