SURABAYA, GELORAJATIM.COM – Demo ojol Jatim yang berlangsung di Surabaya, Selasa (28/4/2026), menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait perbaikan sistem transportasi online. Aksi yang digerakkan berbagai komunitas pengemudi ini mendorong pemerintah dan aplikator untuk segera merespons persoalan tarif dan kesejahteraan mitra.
Para peserta aksi menyuarakan tuntutan yang selama ini mereka rasakan, terutama soal tarif yang dinilai terus menurun dan tidak sebanding dengan biaya operasional. Tekanan massa akhirnya membuahkan respons dari sejumlah pemangku kebijakan di tingkat provinsi.
Surat Teguran untuk Perusahaan Aplikasi
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan langsung mengambil langkah awal dengan mengeluarkan peringatan kepada sejumlah aplikator. Surat tersebut ditujukan kepada perusahaan yang dianggap belum mematuhi aturan tarif yang berlaku.
Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik yang merugikan pengemudi. Evaluasi sistem tarif diminta dilakukan segera agar tidak memicu gejolak lanjutan di lapangan.
Para pengemudi menyambut positif kebijakan tersebut. Mereka berharap teguran ini bukan sekadar formalitas, melainkan diikuti perubahan nyata dalam skema pembagian hasil dan tarif dasar.
Komitmen Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi
Selain teguran, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan berupa surat rekomendasi resmi. Dokumen ini direncanakan terbit pada Mei 2026 dan akan memuat poin-poin perbaikan sistem transportasi online di Jawa Timur.
Rekomendasi tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan antara aplikator dan mitra pengemudi. Pemerintah berupaya menciptakan sistem yang lebih adil tanpa menghambat perkembangan industri digital.
Langkah ini dinilai penting karena selama ini regulasi di tingkat daerah masih terbatas. Dengan adanya rekomendasi resmi, diharapkan kebijakan yang diambil aplikator dapat lebih terarah dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
DPRD Siapkan Payung Hukum Lebih Kuat
Dari sisi legislatif, DPRD Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk mendorong pembentukan regulasi khusus. Aturan tersebut akan berbentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur operasional transportasi online secara lebih rinci.
Regulasi ini nantinya mencakup berbagai aspek, mulai dari tarif, kemitraan, hingga sanksi bagi pelanggaran. Kehadiran Perda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Langkah DPRD ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi online tidak lagi dianggap isu sementara. Legislator melihat perlunya aturan permanen agar konflik serupa tidak terus berulang.
Harapan Besar dari Komunitas Pengemudi
Para pengemudi ojek online menilai hasil aksi ini sebagai kemajuan awal. Mereka mengapresiasi respons cepat pemerintah dan DPRD yang mulai membuka ruang dialog lebih luas.
Namun demikian, mereka menegaskan akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut.
Pengalaman sebelumnya membuat mereka lebih berhati-hati terhadap janji yang belum terealisasi.
Solidaritas antar komunitas juga semakin menguat setelah aksi ini. Para pengemudi sepakat untuk tetap bersatu dalam memperjuangkan hak dan menjaga keseimbangan ekosistem transportasi online.
Dengan adanya langkah konkret dari berbagai pihak, masa depan transportasi online di Jawa Timur diharapkan lebih tertata.
Sistem yang transparan dan adil menjadi kunci utama agar pengemudi, aplikator, dan masyarakat sama-sama diuntungkan.( adi)
