SIDOARJO, GELORAJATIM.COM – Pembangunan jembatan penghubung antarpadukuhan di Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, mulai mendapat perhatian aparat penegak hukum. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp252 juta tersebut sebelumnya menjadi sorotan tim investigasi LSM LIRA DPD Sidoarjo karena diduga terdapat ketidaksesuaian antara nilai anggaran dengan volume fisik pekerjaan.
Perkembangan terbaru, sejumlah perangkat Pemerintah Desa (Pemdes) Sambungrejo dikabarkan telah menerima surat panggilan dari Polres Sidoarjo untuk dimintai keterangan terkait pembangunan jembatan berukuran sekitar 3 meter x 13 meter tersebut.
Pemanggilan tersebut dibenarkan Sekretaris Desa Sambungrejo, Karim Amrullah, saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu, 11 November 2026. Ia mengatakan, pihak desa telah menerima surat panggilan dari Polres Sidoarjo terkait proyek pembangunan jembatan yang sebelumnya dikerjakan.
“Kami mendapatkan surat panggilan dari Polres Sidoarjo terkait jembatan yang kemarin dibangun,” ungkap Karim.
Ia menjelaskan, Kepala Desa Sambungrejo dijadwalkan menjadi pihak pertama yang memenuhi panggilan pada Senin mendatang sekaligus membawa dokumen atau berkas yang diperlukan.
Sementara dirinya dijadwalkan memenuhi panggilan pada Kamis berikutnya. Selain itu, bendahara desa dan kepala dusun juga mendapatkan jadwal pemanggilan secara terpisah.
Karim bahkan memperlihatkan surat panggilan dari Polres Sidoarjo kepada awak media sebagai bukti bahwa pemanggilan tersebut benar adanya.
Terpisah, Kepala Desa Sambungrejo, Matra’i, saat ditemui di ruang kerjanya juga membenarkan bahwa dirinya dijadwalkan memenuhi panggilan aparat penegak hukum pada Senin mendatang.
Matra’i menjelaskan, dirinya belum menjabat sebagai kepala desa ketika proyek pembangunan jembatan tersebut dilaksanakan. Karena itu, ia mengaku tidak mengetahui secara langsung proses pelaksanaan pekerjaan maupun penggunaan anggaran pada saat itu.
“Saya tidak tahu apa-apa, karena waktu pekerjaan pembangunan tersebut saya belum menjabat sebagai kepala desa. Setahu saya, saat itu desa dipimpin oleh Pj Kepala Desa, Mochamad Suhud. Jadi, saya tidak mengetahui secara langsung urusan pembangunan tersebut,” jelas Matra’i.
Sebelumnya, sebagaimana diberitakan media Jatim Expost, tim investigasi LSM LIRA DPD Sidoarjo melakukan analisis terhadap pelaksanaan proyek pembangunan jembatan tersebut.
Dari hasil investigasi sementara, tim menemukan dugaan ketidaksesuaian antara nilai anggaran yang dialokasikan dengan volume fisik bangunan serta kebutuhan material di lapangan.
Ketua tim investigasi LSM LIRA DPD Sidoarjo menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungan sementara, terdapat dugaan selisih anggaran sekitar 20 hingga 25 persen dari total pagu proyek.
“Jika dihitung berdasarkan volume fisik bangunan dan kebutuhan material dibandingkan dengan harga umum di pasaran, kami menduga terdapat selisih anggaran sekitar 20 hingga 25 persen. Nilainya diperkirakan mencapai kurang lebih Rp60 juta,” ungkapnya.
Tim investigasi juga menyoroti kemungkinan ketidakwajaran dalam pencatatan nota pembelian maupun pengadaan material yang digunakan selama pelaksanaan proyek.
Atas temuan sementara tersebut, LSM LIRA DPD Sidoarjo meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), volume pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga penggunaan. Tegasnya.( tim)
















