Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Pabean, suasana sempat memanas setelah muncul dugaan praktik politik uang di wilayah Dusun Alastipis, RT 01. Sejumlah warga mendatangi balai desa untuk menyampaikan protes dan meminta dugaan pembagian amplop berisi uang segera ditindaklanjuti oleh panitia maupun aparat terkait.
Aksi warga tersebut berlangsung usai beredarnya informasi adanya pembagian amplop kepada sejumlah warga, Sabtu malam (23/05/2026), atau beberapa jam sebelum pencoblosan Pilkades dilaksanakan. Dugaan itu memicu keresahan warga karena dianggap mencederai proses demokrasi di tingkat desa.
Salah satu warga, Johan Mairisa, mengaku mengetahui langsung adanya pembagian amplop tersebut saat dirinya bersilaturahmi ke rumah rekannya. Saat itu, temannya mengaku baru menerima amplop yang disebut berasal dari seseorang yang diperintah oleh Ketua RT setempat.
“Awalnya saya datang ke rumah teman untuk silaturahmi. Tiba-tiba teman bilang kalau mendapat amplop dari keponakannya. Katanya disuruh Pak RT 01,” ujar Johan saat ditemui usai mediasi di balai desa.
Menurut Johan, pembagian amplop tersebut diduga dilakukan untuk mengarahkan pilihan warga kepada salah satu calon kepala desa. Ia pun menyoroti dugaan keterlibatan perangkat lingkungan dalam proses Pilkades yang seharusnya berjalan netral.
“Bupati sudah pernah memberi warning kalau RT dan RW tidak boleh terlibat politik praktis. Kalau memang terbukti terlibat harus ditindak,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kurir pembagi amplop disebut memperoleh imbalan sebesar Rp100 ribu untuk menjalankan tugas tersebut. Sementara isi amplop yang diterima warga disebut sekitar Rp50 ribu per orang.
“Yang saya dengar ada sekitar lima amplop yang dibagikan di wilayah Alastipis RT 01,” katanya.
Kedatangan warga ke balai desa dilakukan untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong agar dugaan praktik politik uang tersebut diproses secara serius. Warga mengaku kecewa karena Pilkades yang seharusnya berlangsung jujur dan bersih justru diwarnai isu pembagian uang.
“Warga ingin Pabean bersih dari korupsi dan praktik-praktik seperti ini. Kalau memilih ya harus dari hati nurani, bukan karena uang,” ucap Johan.
Dalam mediasi tersebut, hadir sejumlah pihak terkait mulai dari Babinsa, ketua panitia Pilkades, kepala BPD, hingga unsur perangkat desa lainnya. Perwakilan panitia Pilkades juga disebut telah menerima laporan warga dan berjanji akan menindaklanjuti dugaan tersebut.
Johan mengaku dirinya menjadi salah satu warga yang secara langsung menyampaikan laporan kepada panitia maupun aparat yang hadir dalam pertemuan itu. Ia berharap laporan tersebut tidak berhenti sebatas mediasi saja, melainkan benar-benar diproses sesuai aturan yang berlaku.
Meski demikian, Johan menyayangkan adanya alasan dari pihak kurir yang menyebut pembagian uang itu tidak berkaitan dengan pasangan calon tertentu. Menurutnya, alasan tersebut sulit diterima logika masyarakat.
“Kalau logika orang sadar, malam menjelang Pilkades ada uang dibagikan begitu saja tentu menimbulkan pertanyaan,” katanya.
Warga berharap dugaan praktik politik uang tersebut dapat diusut secara transparan agar tidak mencederai demokrasi desa serta menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kalau kasus seperti ini tidak diproses, buat apa Pilkades diadakan? Harusnya Pilkades itu bersih, nyaman, dan tertib,” pungkas Johan. (Red)
