GRESIK,GELORAJATIM.COM – Kebijakan penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik oleh Pemerintah Kabupaten Gresik menuai kecaman dari berbagai pihak. Para pedagang yang selama ini berjualan di lokasi tersebut ditertibkan dengan alasan keberadaan lapak mereka diduga menjadi salah satu penyebab banjir yang kerap terjadi di wilayah Driyorejo.
Namun, kebijakan tersebut dipertanyakan oleh sejumlah kalangan. Salah satunya Ketua LSM Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), Aris Gunawan. Ia menilai langkah pembongkaran dan relokasi terhadap para PKL di kawasan Semambung tidak memiliki dasar yang jelas dan terkesan terburu-buru.
Menurut Aris, penyebab utama banjir di wilayah tersebut bukanlah bangunan para pedagang, melainkan keberadaan pipa PDAM milik PT Drupadi yang tertanam dan melintang di aliran Kali Avour.
“Kalau memang bangunan PKL yang menyebabkan banjir, kenapa bangunan milik anggota dewan dari PKB, Sujono, tidak ikut digusur? Ada apa ini?” ujar Aris saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (29/4/2026).
Aris juga menegaskan bahwa bangunan yang ditempati para pedagang berada di atas aliran kali dan sebelumnya telah diresmikan oleh Bupati Gresik terdahulu, Robach Maksum, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Salah besar jika pemerintah menganggap penyebab banjir adalah bangunan PKL. Bangunan tersebut bahkan pernah diresmikan oleh bupati sebelumnya untuk membantu perekonomian masyarakat. Kami menduga ada unsur politik atau ketidaktahuan dari Pemkab Gresik terkait penyebab banjir yang sebenarnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Aris menilai kebijakan pemerintah daerah saat ini berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
“Bupati Gresik yang dulu dengan sekarang sangat berbeda. Kalau dahulu pemerintah sangat berpihak kepada masyarakat, sekarang justru jauh dari kata berpihak kepada masyarakat. Kebijakan yang diambil dinilai ngawur dan tidak memahami akar persoalan banjir yang sebenarnya,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes, LSM FPSR menyatakan siap menggelar aksi turun ke jalan apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan solusi yang adil bagi para pedagang yang terdampak penggusuran tersebut.
“Kami siap turun ke jalan dan menghitamkan sepanjang Jalan Driyorejo jika Pemkab Gresik tidak segera menyelesaikan persoalan ini. Kami akan terus mengawal para pedagang hingga mereka mendapatkan haknya sebagai masyarakat Gresik,” pungkas Aris.(red)
