Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Penertiban praktik juru parkir liar di pusat Kota Sidoarjo akhirnya membuahkan hasil. Dalam operasi gabungan yang digelar pada Selasa (03/03/2026) malam, sejumlah pelanggaran parkir ditindak dan tiga jukir diamankan petugas.
Operasi tersebut melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo bersama jajaran TNI-Polri. Penyisiran dilakukan di beberapa titik yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena maraknya pungutan liar dan parkir sembarangan.
Kegiatan dimulai dari kawasan Alun-Alun Sidoarjo dan Jalan Cokronegoro. Selanjutnya, petugas bergerak menuju area pusat perbelanjaan elektronik di Jalan Ahmad Yani, lalu menyisir sepanjang Jalan Gajah Mada hingga Jalan KH Mukmin.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, mengatakan operasi ini merupakan respons atas maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan kebocoran retribusi parkir yang merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Iya, tadi malam kami melakukan operasi gabungan bersama jajaran kepolisian dari Sat Sabhara, Reskrim, Lantas hingga Sat Intelkam Polresta Sidoarjo. Selain itu personel dari Garnisun, Kodim 0816 Sidoarjo, dan Satpol PP juga kami kerahkan,” ujar Budi, Rabu (04/03/2026).
Dari hasil penyisiran di lapangan, petugas menemukan berbagai bentuk pelanggaran. Mulai dari jukir yang belum bermitra resmi dengan Dishub, kendaraan yang parkir di atas pedestrian, hingga jukir yang menarik retribusi tanpa memberikan karcis kepada pengguna jasa.
“Ada jukir yang belum bermitra dengan Dishub, jadi melakukan kegiatan parkir dan pemungutan tanpa punya asas legalitas. Terus di Hartono ada sepeda motor diparkir di pedestrian. Kemudian di Jalan Gajah Mada ada jukir yang menarik retribusi tanpa karcis, padahal sudah kami berikan karcis,” tegas Budi.
Tak hanya itu, di kawasan Jalan KH Mukmin petugas juga mendapati jukir resmi yang tidak menyetorkan retribusi selama beberapa hari. Pelanggaran tersebut dinilai turut berkontribusi terhadap kebocoran pendapatan daerah.
“Di KH Mukmin juga ada yang tidak setor retribusi sekian hari. Itu termasuk pelanggaran,” imbuhnya.
Tiga jukir yang terjaring langsung diamankan ke Polresta Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dua di antaranya diproses melalui Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan dijadwalkan menjalani sidang pada Rabu pekan depan, sementara satu orang lainnya mendapat pembinaan.
“Tadi malam tiga orang kami amankan. Dua orang dilanjut proses tipiring, sidangnya hari Rabu depan. Satu orang dilakukan pembinaan dengan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” jelasnya.
Untuk kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar atau pedestrian, petugas langsung meminta pemiliknya memindahkan ke lokasi parkir yang semestinya agar tidak mengganggu pejalan kaki.
“Sepeda motor yang parkir di pedestrian langsung kami minta dipindah. Hari ini saya minta sudah tidak ada lagi yang parkir di pedestrian di depan Hartono itu,” tegas Budi.
Budi menambahkan, dari sekitar 208 titik parkir yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo, terdapat kurang lebih 43 titik yang belum bermitra resmi alias ilegal. Kondisi ini berdampak langsung pada tidak masuknya retribusi ke kas daerah.
Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif menekan kebocoran retribusi dengan meminta karcis setiap kali membayar parkir. “Saya berharap masyarakat berani meminta karcis. Jangan hanya dimintai uang lalu diberikan tanpa meminta karcis parkir. Karena itu akhirnya jadi kebocoran di lapangan,” tandasnya.
Langkah tegas ini, lanjutnya, menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan ketertiban umum sekaligus memastikan sektor parkir benar-benar memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Operasi serupa dipastikan akan terus digelar secara berkala di titik-titik rawan pelanggaran. (rif)
