Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sidoarjo pada awal tahun 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah kasus yang tercatat mengalami penurunan cukup signifikan. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk tidak lengah karena potensi peningkatan kasus masih bisa terjadi, terutama saat musim hujan dan masa pancaroba.
Data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sidoarjo mencatat, sejak Januari hingga 10 Maret 2026 terdapat 22 kasus DBD yang dilaporkan. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode Januari hingga Maret 2025 yang mencapai 144 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati Yuwantina, menyebut penurunan tersebut menjadi indikator positif dari upaya pencegahan yang dilakukan berbagai pihak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan masyarakat tetap harus dijaga.
“Dibandingkan tahun 2025, tahun 2026 kasus DBD mengalami penurunan. Total Januari sampai Maret 2025 ada 144 kasus, sedangkan Januari hingga 10 Maret 2026 tercatat 22 kasus,” ujar Lakhsmie kepada awak media GELORAJATIM.COM, Rabu (11/03/2026).
Ia menjelaskan, dari total 22 kasus tersebut, sebagian besar terjadi pada bulan Januari dengan 15 kasus. Selanjutnya, pada Februari tercatat enam kasus, sedangkan pada Maret hingga tanggal 10 hanya ditemukan satu kasus.
Meski jumlah kasus menurun, Dinkes Sidoarjo tetap mencatat adanya korban meninggal dunia akibat DBD pada awal tahun ini. Kasus tersebut menimpa seorang pelajar berusia 12 tahun yang merupakan warga Kecamatan Sedati.
“Untuk laporan kematian akibat DBD-Dengue Shock Syndrome (DSS) pada periode Januari hingga 10 Maret 2026 ada satu orang, terjadi pada Januari,” jelas Lakhsmie.
Berdasarkan sebaran wilayah, kasus terbanyak pada tahun 2026 tercatat di wilayah kerja Puskesmas Tambakrejo, Kecamatan Waru, dengan total empat kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 lalu wilayah dengan kasus tertinggi berada di Puskesmas Candi yang mencatat 33 kasus.
Perubahan juga terlihat dari kelompok usia penderita. Pada awal tahun 2026, kasus DBD paling banyak terjadi pada kelompok usia produktif 15 hingga 44 tahun dengan total 10 kasus.
Di posisi berikutnya, kelompok usia 5 hingga 14 tahun mencatat delapan kasus. Sementara sisanya terjadi pada kelompok usia lainnya dengan jumlah yang lebih sedikit.
Kondisi tersebut berbeda dengan tren pada tahun 2025, di mana kasus DBD justru paling banyak menyerang kelompok usia 5 hingga 14 tahun dengan jumlah mencapai 212 kasus. Kelompok usia 15 hingga 44 tahun berada di urutan kedua dengan 142 kasus.
Menurut Lakhsmie, masih munculnya kasus DBD di masyarakat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya menurunnya daya tahan tubuh serta belum optimalnya upaya pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan masyarakat.
“Kerentanan terhadap DBD bisa terjadi karena imunitas tubuh menurun dan masyarakat belum menerapkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan metode 3M Plus secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pola peningkatan kasus DBD biasanya terjadi pada periode Desember hingga Juni. Pada rentang waktu tersebut, puncak kasus umumnya terjadi sekitar bulan Mei.
Kondisi tersebut berkaitan erat dengan musim hujan dan masa pancaroba yang menjadi lingkungan ideal bagi berkembangbiaknya nyamuk Aedes aegypti, yang merupakan vektor penyebar virus dengue.
Untuk menekan penyebaran penyakit tersebut, Dinkes Sidoarjo menginstruksikan seluruh puskesmas agar aktif memberikan edukasi kepada masyarakat secara rutin. Edukasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui media digital.
“Kami mengimbau penanggung jawab program di puskesmas untuk melakukan edukasi atau penyuluhan rutin setiap minggu, baik secara langsung maupun melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram,” katanya.
Selain itu, Dinkes juga mendorong penguatan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui program PSN 3M Plus serta Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor.
Setiap laporan kasus dengue yang masuk juga akan segera ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan melalui proses Penyelidikan Epidemiologi (PE) sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.
“Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan untuk menggerakkan kembali PSN 3M Plus secara serentak setiap minggu serta memperkuat Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik,” pungkasnya. (rif)
