MK larang pemerintah keluarkan kebijakan strategis.
Surabaya, Gelorajatim.com _ Mahkama Konstitusi (MK) melarang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Larangan ini, terkait putusan (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja, inkonstitusional secara bersyarat, dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun tahun sejak putusan yang diucapkan, Kamis, (25/11/2021).
Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring.
MK, menilai dalam pertimbangannya metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas. Apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi.
Dalam pembentukannya, Mahkamah juga menilai, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik.
“Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Berdasarkan pasal 96, ayat 4 UU 19 tahun 2011, akses terhadap UU diharuskan untuk memudahkan masyarakat, memberikan masukan secara lintas atau tertulis,” kata Hakim Mahkamah.
Mahkamah menyatakan, UU Cipta Kerja inskontitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.
Apabilah dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen.
Selain itu, Mahkamah juga menyatakan seluruh UU yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan.
Dalam putusan ini, empat hakim MK menyatakan diseting opini ke empatnya yaitu Anwar Usman, Daniel Yusmic, Arief Hidayat, dan marahan M.P Sitompul. (fdy)
