Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Ratusan armada towing dan truk berkumpul di kawasan Kompleks Pasar Puspa Agro, Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (30/09/2026). Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari aksi pengemudi truk dan Paguyuban Driver Towing Service Indonesia (PDTSI) bersama Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) dan Persaudaraan Driver Seluruh Indonesia (PDSI) yang menyuarakan persoalan akses BBM subsidi.
Sedikitnya 150 armada towing terlihat berkumpul di area Puspa Agro sebelum massa melanjutkan rangkaian aksi ke sejumlah titik yang telah ditentukan. Aksi tersebut diikuti pengemudi dan pelaku usaha transportasi dari berbagai wilayah di Jawa Timur.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi dari GSJT, Suratmin, mengatakan, rangkaian aksi diarahkan ke sejumlah instansi terkait, mulai dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, PT Pertamina Patra Niaga hingga BPH Migas di Surabaya. Massa berharap ada ruang dialog dan solusi konkret terkait persoalan BBM subsidi.
“Tujuan aksi pertama kita ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, tujuan kedua ke PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas Surabaya. Kalau memang di situ tidak ada titik temu, ya kita akan bertahan sampai ada kesepakatan dan solusi,” kata Suratmin.
Menurut Suratmin, salah satu persoalan utama yang disuarakan adalah penerapan barcode atau QR code dalam pembelian BBM subsidi jenis solar. Massa meminta aturan tersebut tidak menjadi hambatan bagi pengemudi dan pengusaha towing maupun truk dalam memperoleh BBM subsidi.
“Tuntutan kita hapus barcode dan masalah kendaraan yang terblokir untuk subsidi solar. Setelah itu kita akan melanjutkan ke kantor gubernur dan selanjutnya ke kantor Jasa Marga,” ujar Suratmin.
Ia menyebut aksi tersebut tidak hanya melibatkan pengemudi towing yang berkumpul di Puspa Agro, tetapi juga pengemudi truk dari berbagai daerah di Jawa Timur. Menurutnya, jumlah armada yang terlibat dalam rangkaian aksi secara keseluruhan mencapai ratusan hingga sekitar seribu armada.
GSJT juga menyoroti status pengusaha dan driver towing yang dinilai merupakan pekerja kelas bawah. Mereka meminta pemerintah melihat kondisi operasional towing dan truk secara lebih proporsional serta tidak menyamakannya dengan perusahaan transportasi berskala korporasi besar.
Driver towing bengkel dan rental alat berat CV Multi Karya Teknik (MKT), Abdul latif, mengatakan kendaraan towing yang dipegang memiliki fungsi khusus, yakni mengangkut alat berat dari gudang menuju lokasi penyewa. Kendaraan tersebut, menurutnya, tidak disewakan atau direntalkan kepada pihak lain sebagai kendaraan angkutan umum.
“Towing yang saya sopiri hanya digunakan untuk mengangkut alat berat dari gudang ke lokasi penyewa, bukan direntalkan. Jadi kalau seluruh operasional harus menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Dexlite, tentunya sangat berat bagi kami karena biaya operasionalnya akan semakin besar,” kata Latif.
Latif berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan akses terhadap BBM subsidi bagi kendaraan towing dengan tetap mempertimbangkan karakteristik kegiatan usaha yang dijalankan. Ia menilai pengaturan registrasi QR code juga perlu dibuat agar tidak menyulitkan pengusaha maupun pengemudi.
“Towing ini digunakan untuk menunjang pekerjaan pengangkutan alat berat. Kami berharap ada kemudahan dalam akses BBM subsidi dan proses registrasi QR code, karena pengusaha dan driver towing juga bukan korporasi besar. Kalau harus menggunakan Dexlite seluruhnya, beban operasionalnya cukup berat,” ujarnya.
Aksi tersebut diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi antara pengemudi, pengusaha towing, pemerintah, Pertamina, dan BPH Migas. Massa meminta adanya solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan operasional kendaraan towing dan truk sekaligus tetap memperhatikan ketentuan penyaluran BBM subsidi. (rif)
