GELORAJATIM.COM — Beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi global. Di tengah tantangan yang kompleks seperti perubahan iklim, krisis keuangan, dan ketidaksetaraan ekonomi, muncul kebutuhan mendesak untuk menemukan model bisnis dan keuangan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan sistem keuangan yang transparan serta etis menjadi semakin relevan dalam membangun masa depan yang lebih baik.
Era ekonomi global yang semakin berkembang dan kompleks, menjaga keberlanjutan keuangan publik menjadi tantangan besar bagi berbagai negara. Krisis finansial, ketimpangan sosial-ekonomi, serta eksploitasi sumber daya alam mengharuskan adanya pendekatan yang tidak hanya berlandaskan logika ekonomi semata, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral dan etika. Dalam konteks ini, nilai-nilai etika dan moral menjadi landasan penting dalam membangun sistem keuangan publik yang lebih transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Saat harta dan jabatan menjadi tujuan utama, Hati nurani perlahan terkikis tanpa sisa. Terseret arus ambisi yang tak terkendali, Lupa makna sejati berbagi dan peduli.(samhabibie).
Keuangan publik menghadapi berbagai kendala, mulai dari meningkatnya defisit anggaran, praktik korupsi dalam pengelolaan dana negara, hingga kebijakan fiskal yang belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, ketergantungan negara terhadap eksploitasi sumber daya alam sebagai sumber utama pendapatan berisiko merusak lingkungan serta menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, globalisasi dan digitalisasi juga membawa tantangan tersendiri. Pergerakan modal yang cepat dan semakin kompleks berpotensi meningkatkan ketidakstabilan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang mengedepankan keadilan sosial serta moralitas dalam pengelolaan keuangan publik.
Dalam keserakahan mengejar dunia fana, Manusia lupa pada hakikat sebenarnya. Berlomba dalam gengsi dan ilusi kuasa, Mengorbankan kemanusiaan demi kepuasan semata. (samhabibie).
Etika dan moralitas memiliki peran penting dalam membentuk tata kelola keuangan publik yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan dalam kebijakan fiskal serta penggunaan anggaran dapat mengurangi risiko korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kebijakan fiskal juga harus mengedepankan kesejahteraan sosial dan berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Prinsip distribusi yang adil dalam pemungutan pajak serta alokasi anggaran merupakan faktor kunci dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif. Selain itu, pengambilan keputusan dalam sektor keuangan publik harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan serta generasi mendatang. Kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi hijau serta investasi dalam energi terbarukan menjadi contoh nyata penerapan prinsip moral dalam tata kelola keuangan publik.
Jika keadilan hanya sekadar retorika, Dan kebenaran dibungkam oleh kuasa, Maka dunia akan terus terjerembab, Dalam kegelapan yang tak berujung. (samhabibie).
Agar keuangan publik dapat menjadi motor bagi ekonomi global yang berkelanjutan, diperlukan reformasi kebijakan yang berlandaskan prinsip moral dan etika. Regulasi serta pengawasan terhadap kebijakan fiskal harus diperkuat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peran lembaga independen dalam memantau pengelolaan keuangan negara perlu dioptimalkan. Kebijakan fiskal yang berbasis ekonomi berkelanjutan, seperti pajak karbon serta insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan, juga harus terus dikembangkan. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa mengintegrasikan prinsip moral dan etika dalam tata kelola keuangan publik. Pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat perlu berkolaborasi guna menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Mari kita satukan langkah dan hati, Bangun dunia dengan cinta dan nurani. Bukan sekadar mengejar ambisi, Namun demi kebaikan hakiki yang abadi. (samhabibie).
Pada tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan keberlanjutan keuangan publik yang berbasis pada prinsip moral dan etika. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketergantungan terhadap ekspor komoditas sumber daya alam, termasuk minyak sawit. Baru-baru ini, pembatasan ekspor minyak sawit yang bertujuan untuk menekan praktik perdagangan ilegal berdampak pada peningkatan pasokan dalam negeri dan penurunan harga komoditas tersebut. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berencana menyerap kelebihan pasokan dengan memperluas kebijakan mandatori biodiesel hingga mencapai 40% kandungan minyak sawit (Detik.com, 2025).
Di sektor perumahan, Bank Indonesia telah menyetujui pendanaan senilai 130 triliun rupiah guna mendukung inisiatif perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor properti (Detik.com, 2025).
Selain itu, pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Apple terkait pencabutan larangan penjualan iPhone 16 di dalam negeri. Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Apple berkomitmen menginvestasikan $1 miliar dalam pembangunan fasilitas manufaktur di Indonesia serta melatih tenaga kerja lokal dalam bidang riset dan pengembangan. Kesepakatan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan investasi serta transfer teknologi (Detik.com, 2025).
Namun, di tengah berbagai upaya tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan sosial, termasuk meningkatnya ujaran kebencian dan potensi konflik berbasis SARA yang dapat mengancam stabilitas nasional. Ketua Umum GP Ansor mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk tetap waspada terhadap isu-isu SARA, yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi geopolitik negara adidaya untuk melemahkan Indonesia.
Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam tata kelola keuangan publik menjadi semakin krusial. Prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan harus menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan fiskal serta pengambilan keputusan ekonomi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan guna membangun sistem ekonomi yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan.
Di tengah gemerlap harta dan tahta, Nurani sering terlupa. Mari kembali pada nilai utama, Demi masa depan yang lebih bermakna. (samhabibie).
