GELORAJATIM.COM — Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel bukan lagi sekadar berita internasional di layar televisi. Bagi masyarakat di pelosok Indonesia, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), dampak ketegangan geopolitik tersebut nyata terasa di dapur dan kendaraan mereka. Manifestasinya jelas: antrean panjang jerigen BBM yang kosong dan melonjaknya harga tabung gas Elpiji 3 kg secara tidak wajar.
Sebagai negara net-importer minyak, Indonesia langsung terhantam riak lonjakan harga minyak mentah dunia yang fluktuatif akibat ancaman gangguan logistik di Selat Hormuz. Dampaknya berantai pada pembengkakan beban subsidi energi APBN. Jika di kota-kota besar gejolak ini masih bisa diredam oleh penyesuaian harga BBM nonsubsidi secara berkala dan pengawasan ketat, di daerah tertinggal kondisinya jauh lebih kritis.
Sebagai contoh, ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji 3 kg di wilayah perkotaan berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000, di pedalaman Papua, pulau-pulau terluar Maluku, atau NTT, harganya bisa meroket hingga Rp50.000 bahkan tembus Rp75.000 per tabung saat pasokan tersendat. Kelangkaan di wilayah 3T bukan sekadar urusan inflasi, melainkan hilangnya barang dari pasar yang memicu suburnya pasar gelap.
Di sinilah letak ironinya. Kita sering merumuskan kebijakan publik secara makro dari pusat tanpa melihat bahwa potret kerentanan energi di setiap jengkal tanah air itu berbeda. Untuk mengatasi ketimpangan distribusi ini, pemerintah tidak bisa lagi menggunakan metode konvensional. Kita butuh kompas digital bernama Sistem Informasi Geografis (SIG).
*Titik Buta Distribusi Energi di Daerah 3T*
Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan transformasi subsidi, seperti kewajiban membawa KTP/NIK untuk pembelian Elpiji 3 kg serta digitalisasi bensin via aplikasi—sistem ini masih menyisakan blindspot atau titik buta yang besar di tingkat tapak (lapangan), khususnya di daerah tertinggal.
Rantai pasok yang panjang, tantangan geografis yang ekstrem, hingga lemahnya pengawasan fisik membuat kuota subsidi sering kali “bocor” sebelum sampai ke tangan yang berhak. Data transaksi berbasis NIK digital memang tercatat di pusat, tetapi data tersebut menjadi “data mati” karena tidak dihubungkan dengan realitas spasial (geografis) di lapangan. Pemerintah kerap kali baru bertindak secara reaktif setelah ada demonstrasi atau berita kelangkaan lokal yang viral di media sosial. Pemerintah memiliki datanya, tetapi kehilangan kesadaran ruang (spatial awareness).
*SIG: Mengubah Data Mati Menjadi Kebijakan Presisi*
Di sinilah peran akademisi dan implementasi keilmuan Sistem Informasi, khususnya SIG, menjadi krusial sebagai jembatan perbaikan kebijakan publik. SIG bukan sekadar aplikasi pembuat peta visual statis, melainkan sebuah instrumen analisis yang mampu mengintegrasikan data demografi, manifes logistik, dan kondisi riil geografis secara dinamis.
Jika diimplementasikan secara serius oleh lintas sektoral (Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan Pemda), SIG dapat merumuskan kebijakan yang berdampak langsung melalui tiga langkah taktis:
1. Pemetaan Kerentanan Wilayah (Vulnerability Mapping).
SIG dapat memetakan daerah mana saja yang memiliki ketergantungan tinggi pada BBM/LPG namun memiliki jalur logistik paling rapuh (misalnya daerah yang bergantung pada cuaca laut). Ketika pasokan global terganggu, sistem dapat langsung memberikan alarm dini (early warning) wilayah mana yang akan kolaps terlebih dahulu.
2. Optimalisasi Rantai Pasok Berbasis Spasial.
Dengan analisis rute terdekat (network analysis) dan integrasi data moda transportasi lokal, SIG mampu merancang simulasi distribusi alternatif jika jalur logistik utama mengalami kendala cuaca atau hambatan armada.
3. Audit Spasial Tepat Sasaran.
Dengan menyandingkan (overlay) data spasial pangkalan Elpiji/SPBU dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah tersebut, sistem dapat mendeteksi anomali. Jika sebuah pangkalan di daerah miskin berstatus selalu kehabisan stok dalam hitungan jam, padahal populasi di radius koordinat tersebut sedikit, SIG dapat langsung mengendus adanya indikasi penimbunan atau penyelundupan ke sektor industri ilegal.
*Dampak Langsung untuk Rakyat*
Bagi masyarakat di daerah tertinggal, kehadiran teknologi ini tidak boleh muluk-muluk di awang-awang. Dampak yang mereka butuhkan sangat sederhana: kepastian pasokan dan keadilan harga.
Dengan kebijakan berbasis SIG, pasokan energi tidak lagi datang terlambat. Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pasar secara presisi dan mengetahui persis di desa mana operasi pasar harus digelar hari ini, berapa tabung gas yang harus dipasok secara darurat, dan berapa liter solar yang mendesak dibutuhkan oleh nelayan lokal minggu ini. Teknologi ini memotong birokrasi pelaporan yang berbelit-belit. Saat terjadi kelangkaan di satu titik koordinat, intervensi logistik dapat langsung dieksekusi sebelum berubah menjadi krisis sosial-ekonomi lokal.
*Digitalisasi demi Keadilan Energi*
Krisis geopolitik global adalah keniscayaan yang berada di luar kendali kita. Namun, bagaimana kita melindungi rakyat di beranda terdepan Indonesia adalah pilihan kebijakan kita sepenuhnya.
Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam tata kelola energi bukan lagi sekadar opsi kemewahan teknologi, melainkan sebuah urgensi demi menegakkan sila kelima Pancasila. Sudah saatnya pemerintah meletakkan ego sektoral, membuka “mata digitalnya” melalui SIG, dan memastikan bahwa setiap tetes subsidi energi benar-benar mengalir hingga ke ujung Nusantara, menjaga dapur masyarakat miskin tetap mengepul di tengah badai global yang tak menentu.
Opini Oleh: Iqbal Ramadhani Mukhlis, Dosen Program Studi Sistem Informasi, UPN “Veteran” Jawa Timur
