SIDOARJO — Adanya iuran dan tagihan kepada tiap wali murid di SDN Sidodadi 2 Taman Sidoarjo terus berjalan. Dan itupun sudah berlangsung bertahun-tahun, mulai kelas 1 hingga ke kelas 6 iuran berbentuk apapun tetap di legalkan oleh beberapa wali murid yang bersepakat juga tanpa persetujuan dari Kepala Sekolah setempat bentuk iuran tersebut.
Variasi iuran SDN Sidodadi 2 untuk Murid kelas 1 sampai dengan kelas 5 sebesar Rp 15.000. sedangkan untuk kelas 6 bernilai Rp 25.000 per murid.
Merujuk pada UU dinas pendidikan sebetulnya iuran berbentuk dan sebesar apapun tidak diperbolehkan, mengingat ada Dana BOS Sekolahan, dan ini dikemanakan dan dibuat untuk apa saja.
Disampaikan, terjadinya tarikan iuran di SDN Sidodadi 2 yang cuma hanya sesuai kesepakatan para wali murid dan itupun juga hanya beberapa wali murid yang sepakat ini membuat kepala sekolah setempat tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa berkomentar pula, masalahnya tarikan iuran yang maknanya untuk kebaikan telah tercium Dinas pendidikan Sidoarjo, Komnasdik Jatim, dan para Ketua Dewan Komisi D DPR Kabupaten Sidoarjo.
Akankah rana tarikan iuran di kubu SDN sekolah sekolah – Kabupaten Sidoarjo terus bergulir dan diperbolehkan??
Dan dimanakah legal standingnya nya? Serta kenapa pula tanpa sepengetahuan Ketua Komite dan tanpa sepengetahuan Kepala Sekolahnya?.
Bila kita tarik garis hijau semua tarikan atau iuran diperkenankan asal harus ada kesepakatan dan persetujuan dari Kepala Sekolah dan Ketua Komitenya, iuran yang bermanfaat dan positif harus dilengkapi SK yang kuat dan stempel sekolah setempat.
“Atas dasar tindakan dan suara sumbang wali murid/korlas kelas 6 a/b SDN Sidodadi 2 yang menyerukan sendiri bahwa adanya pemberitaan dugaan pungli dan atau penagihan iuran ke rumah wali murid masing-masing membuat Kepala Sekolah tak berdaya dan klepek klepek dibikinnya.
Kepala Bidang Pengawasan dan penanganan sekolah dasar negeri Netty L menghimbau dan memberi maklumat, sangat disayangkan bila kepala sekolah dan ketua komite masing-masing sekolah kalah dengan ide para wali murid, dan ide tersebut janganlah dibuat untuk mengatur-atur sistem disekolah yang membikin rancu pembelajaran.(Sulton)
