Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengikuti rapat evaluasi PPKM) penanganan Covid-19 bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
GeloraJatim.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Evaluasi Penanganan Covid-19 Jawa – Bali secara virtual dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan. Rapat tersebut, berlangsung di Hotel Java Lotus serta melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Jember.
Gubernur Jatim didampingi Panglima Daerah Militer V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jawa Timur (Jatim), Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Tjahjono dan perwakilan Forkopimda.
Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan upaya yang dilakukan sudah benar dan dunia mengakuinya. Hal ini bisa dilihat dari tren kasus konfirmasi dan kasus aktif yang mengalami penurunan, begitu pula dengan jumlah positivity rate yang turun padahal jumlah testing meningkat. Namun sebaliknya, kita harus memperhatikan rasio kontak erat yang terus mengalami peningkatan,” Jelas Luhut.
Menko Marves memberikan lima arahan kepada Pemda dan Forkopimda agar tren kasus terus menurun dan PPKM bisa memberikan hasil yang lebih baik lagi. Arahan yang pertama adalah perlunya kehati-hatian dalam menangani kasus Covid-19 meski perbaikan cukup signifikan, pembukaan dilakukan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut.
Kedua, Menko Marves meminta Pemda dan Forkopimda mengawal setiap sektor sesuai level yang ada pada Inmendagri dan memberikan teguran keras hingga sanksi kepada pelanggar. “Selanjutnya, kami akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan secara random penegakkan Inmendagri di seluruh Jawa dan Bali,” Imbuh Luhut.
Keempat, pembukaan yang dilakukan secara bertahap tujuannya untuk memberikan waktu untuk memperkuat 3M dan 3T serta mempercepat vaksinasi. “Terakhir, Saya minta penggunaan platform Peduli Lindungi diperluas. Bagi kabupaten kota di level 2 yang beberapa sektor seperti tempat wisata dan perkantoran non esensialnya sudah dapat dibuka, Saya minta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menggunakan Peduli Lindungi.
Menko Marves mengatakan per 29 Agustus 2021 total masyarakat yang melakukan skrining menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi mencapai 13,6 juta orang. “Dari jumlah tersebut terdapat 462.000 orang yang masuk kedalam kategori merah atau tidak diperkenankan masuk ke pusat perbelanjaan, industri, olahraga dan lainnya,” jelasnya.
Aplikasi Peduli Lindungi akan menambahkan fitur warna, seperti hijau untuk pengguna yang sudah dua kali vaksin, tidak ada kontak erat dan hasil PCR 2×24 jam negatif, hingga warna hitam untuk pengguna yang positif covid dan terdapat kontak erat.
“Warna hitam akan dilarang masuk ke sektor-sektor publik. Jika terdeteksi berusaha masuk, maka akan dievakuasi untuk isolasi dan karantina. Fitur warna akan diaplikasikan pada minggu depan,” tambah Menko Marves.
Selain beberapa kebijakan dan anjuran, Pemda, Dandim, dan Kapolres juga mendapatkan imbauan untuk melakukan pendataan dengan lebih teliti, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan data, dan data yang diterima pusat sesuai dengan data di daerah dan provinsi.
Selain Menko Marves, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala BNPB Ganip Warsito. Rakor evaluasi juga diikuti oleh Para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres dan Bupati/Walikota Se Jawa – Bali. (gj)
