SIDOARJO – Baru sekitar lima bulan menjabat sebagai Kepala Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Matra’i mengungkap sejumlah persoalan yang terjadi di lingkungan pemerintahan desa. Mulai dari kedisiplinan perangkat desa, transparansi pengelolaan anggaran, hingga persoalan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan yang kini menjadi perhatian.Hal tersebut disampaikan Matra’i saat ditemui awak media di kantornya, Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangannya, Matra’i mengaku menyayangkan sikap sejumlah perangkat desa yang dinilai kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintahan desa.
Menurutnya, masih terdapat perangkat desa yang datang tidak sesuai jam kerja, meninggalkan kantor tanpa izin, bahkan pulang sebelum waktunya.
“Kadang ada yang datang pukul 09.00 WIB. Sewaktu jam kerja keluar tanpa pamit, pulangnya juga semaunya sendiri,” keluhnya.
Matra’i mengaku dirinya berusaha memberikan contoh kedisiplinan dengan datang lebih awal dan pulang sesuai ketentuan jam kerja.
“Kalau saya sendiri setiap hari datang sekitar pukul 06.50 WIB dan pulang pukul 15.30 WIB. Kalau mau keluar kantor, misalnya ada kegiatan di luar, semua perangkat desa saya pamiti,” jelasnya.
Sebagai bentuk penjelasan, Matra’i menunjukkan buku absensi kehadiran perangkat desa kepada awak media. Ia menyebut masih ditemukan sejumlah kolom kehadiran yang kosong.
“Ini bisa dilihat sendiri, banyak yang kosong. Datang semaunya, keluar semaunya, pulang juga semaunya. Padahal kedisiplinan itu bagian dari tanggung jawab sebagai perangkat desa,” tegasnya.
Selain persoalan kedisiplinan, Matra’i juga mengungkapkan adanya persoalan koordinasi dalam pengelolaan anggaran dan belanja kebutuhan kantor desa.
Ia mengaku mendapatkan informasi dari salah satu perangkat desa bahwa terdapat anggaran yang digunakan untuk membeli kursi dan lemari tanpa sepengetahuannya.
“Ada satu lagi, Mas. Saya dengar dari salah satu perangkat desa bahwa ada anggaran, saya tidak tahu berapa nominalnya, tiba-tiba langsung dibelanjakan untuk membeli kursi dan lemari tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya.
Matra’i mengaku sejak dilantik hingga saat ini belum pernah diajak berkoordinasi secara langsung oleh bendahara desa mengenai pembahasan anggaran maupun rencana belanja.
“Sejak saya dilantik sampai sekarang, saya tidak pernah diajak bicara sama bendahara mengenai anggaran atau belanja. Itu yang saya sesalkan,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting agar setiap penggunaan anggaran dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Senin Depan Dipanggil Polres Sidoarjo Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jembatan
Persoalan lain yang turut disampaikan Matra’i adalah rencana pemanggilan dirinya oleh Polres Sidoarjo terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan.
Matra’i mengatakan dirinya dijadwalkan memenuhi panggilan Polres Sidoarjo pada Senin mendatang. Ia mengaku belum mengetahui secara detail persoalan proyek tersebut lantaran pembangunan berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai kepala desa.
“Alhamdulillah saya baru menjabat. Kalau tidak ngeri ini, Mas. Saya mendapatkan panggilan dari Polres Sidoarjo terkait pembangunan proyek jembatan. Senin depan saya dipanggil. Saya tidak tahu apa-apa, karena saat kegiatan proyek tersebut berlangsung, saya belum menjabat sebagai kepala desa,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung proses pelaksanaan proyek jembatan tersebut karena belum menjabat ketika kegiatan berlangsung. Pungkasnya.( Red)
