SIDOARJO – Kegiatan pemasangan box culvert di wilayah Desa Sambungrejo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah Kepala Desa Sambungrejo, Matra’i, mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan pemasangan box culvert di wilayah desanya.
Selain persoalan koordinasi internal pemerintah desa, kondisi di lokasi pekerjaan juga menjadi perhatian. Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, kegiatan pemasangan box culvert tersebut tidak dilengkapi banner atau papan informasi proyek.
Tidak adanya papan informasi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengetahui secara terbuka sumber anggaran, besaran nilai pekerjaan, volume kegiatan, waktu pelaksanaan, hingga pihak pelaksana proyek.
Padahal, papan informasi merupakan salah satu sarana keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengetahui kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan di lingkungannya.
Kondisi tersebut semakin memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan di Desa Sambungrejo.
Sekdes Karim Amrullah Mengaku Baru Mengetahui Informasi Kegiatan
Pernyataan Kepala Desa tersebut juga mendapat perhatian dari Sekretaris Desa Sambungrejo, Karim Amrullah.
Saat ditemui di kantor kepala desa pada Jumat, 13 November 2026, Karim Amrullah menyampaikan bahwa dirinya juga baru mengetahui informasi adanya kegiatan pemasangan box culvert tersebut.
“Saya juga baru diberi tahu TPK kalau ada kegiatan,” ucapnya.
Pernyataan Sekdes tersebut semakin memunculkan pertanyaan mengenai alur komunikasi dan koordinasi internal pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
TPK Saat Dikonfirmasi Mengarahkan Awak Media kepada Kepala Desa
Sementara itu, Kepala Dusun Besuk, Susi, yang disebut sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sempat ditemui awak media di ruangannya pada Kamis, 12 November 2026.
Saat dimintai keterangan mengenai kegiatan pemasangan box culvert tersebut, Susi menyarankan agar awak media menanyakan langsung kepada Kepala Desa.
“Kalau tanya masalah kegiatan tersebut langsung ke Pak Kades saja. Saya hanya bawahan, takut salah,” ujarnya.
Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, Susi kemudian berpamitan untuk melaksanakan salat dan meninggalkan ruangan.
Namun, hingga sore hari, meskipun awak media masih menunggu untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, yang bersangkutan tidak kembali ke ruangan.
Dengan demikian, sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut belum mendapatkan penjelasan secara rinci dari pihak TPK.
Selain persoalan pemasangan box culvert, Matra’i juga mengungkapkan informasi yang diterimanya dari salah satu perangkat desa mengenai adanya anggaran yang digunakan untuk membeli kebutuhan kantor berupa kursi dan lemari.
Ia mengaku tidak mengetahui berapa nominal anggaran yang digunakan untuk pembelian tersebut.
“Ada satu lagi, Mas. Saya dengar dari salah satu perangkat desa bahwa ada anggaran, saya tidak tahu berapa nominalnya, tiba-tiba langsung dibelanjakan untuk membeli kursi dan lemari tanpa sepengetahuan saya,” ungkapnya.
Matra’i mengaku sejak dilantik hingga saat ini belum pernah diajak berkoordinasi secara langsung oleh bendahara desa maupun Tim Pelaksana Kegiatan mengenai pembahasan anggaran ataupun rencana belanja kebutuhan pemerintahan desa.
“Sejak saya dilantik sampai sekarang, saya tidak pernah diajak bicara sama bendahara mengenai anggaran atau belanja. Itu yang saya sesalkan,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FPSR menyatakan akan membawa persoalan kegiatan pemasangan box culvert dan tata kelola anggaran Desa Sambungrejo ke ranah pengawasan dan penegakan hukum.
LSM FPSR berencana melaporkan persoalan tersebut kepada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan Kejaksaan untuk meminta dilakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya menyangkut kegiatan pemasangan box culvert, tetapi juga belanja kebutuhan kantor desa berupa pembelian kursi dan lemari yang disebut-sebut dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa.
Langkah tersebut ditempuh guna memastikan apakah seluruh kegiatan dan transaksi belanja telah dilaksanakan sesuai prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam tata kelola pemerintahan desa, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran merupakan hal penting. Setiap kegiatan pembangunan maupun belanja kebutuhan kantor harus memiliki dasar perencanaan, dokumen pelaksanaan, bukti transaksi, serta pertanggungjawaban yang jelas.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa dikelola dan digunakan untuk kepentingan pembangunan maupun pelayanan publik. ( Red)
