Sidoarjo, GELORAJATIM.COM – Di tengah peringatan dua dekade semburan lumpur Lapindo, warga terdampak yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Porong kembali berkumpul di kawasan Desa Siring, Jumat (29/05/2026). Mereka menggelar ritual adat Jawa bertajuk Sambang Buyut sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus pengingat bahwa perjuangan mendapatkan hak-hak korban hingga kini belum sepenuhnya selesai.
Tradisi tersebut menjadi momen penting bagi para penyintas yang selama bertahun-tahun hidup terpencar setelah kampung halaman mereka tenggelam akibat luapan lumpur. Selain berdoa bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi antarwarga korban yang kini tersebar di berbagai wilayah.
Perwakilan warga korban lumpur asal Desa Siring, Harwati, mengatakan ritual Sambang Buyut digelar sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dan pendiri desa yang pernah membuka kawasan tersebut sebelum akhirnya hilang tertelan lumpur.
“Selama 20 tahun ini kenapa kita melakukan ritual dalam bentuk Sambang Buyut, karena kita ingin silaturahmi pertama kepada ahli kubur, ahli waris kita, yang kalau orang Jawa bilangnya babat alas mendirikan desa di sini,” ujar Harwati.
Menurutnya, selama ini warga lebih sering menggelar istighosah atau doa bersama secara Islam. Namun kali ini pendekatan budaya Jawa dipilih agar seluruh warga terdampak dari berbagai latar belakang dapat ikut terlibat dalam doa bersama tersebut. “Biasanya kita istighosah. Sekarang kita mencoba dengan model Jawa karena kita adalah orang Jawa,” katanya.
Harwati menegaskan, persoalan yang dihadapi warga saat ini bukan lagi sekadar soal ganti rugi materi. Mereka menuntut adanya pemulihan lingkungan dan pengembalian hak-hak dasar warga yang dinilai belum terselesaikan. “Dalam 20 tahun ini yang kita mau sebenarnya adalah bentuk pemulihan. Karena soal lingkungan juga belum diselesaikan. Terus soal data-data warga korban juga belum benar-benar kembali kayak sedia kala,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan yang hingga kini masih dialami sebagian korban lumpur. Menurut Harwati, banyak warga kesulitan mengakses berbagai layanan dan bantuan akibat data kependudukan yang tidak sinkron setelah perpindahan data pascabencana. Bahkan, dirinya mengaku pernah mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya ke sekolah karena datanya tidak ditemukan dalam sistem administrasi kependudukan.
Selain itu, Harwati menyebut masih terdapat kelompok korban lumpur yang belum menerima hak mereka secara penuh sejak bencana terjadi pada 2006. Meski berbagai upaya komunikasi dengan instansi terkait telah dilakukan, warga merasa belum mendapatkan respons yang memadai. Kendati demikian, para korban berusaha berdamai dengan keadaan sambil terus berharap negara dapat menuntaskan pemulihan hak-hak mereka yang masih tertunda hingga saat ini. (rif)
