GELORAJATIM.COM — Sebelum tahun 2015, wajah transportasi umum Jakarta didominasi oleh angkutan seperti Kopaja, Metromini, dan Koantas Bima. Meskipun menjadi tulang punggung mobilitas harian masyarakat, moda transportasi ini sering menuai keluhan akibat kondisi kendaraan yang tidak layak jalan, perilaku pengemudi yang ugal-ugalan, serta kehadiran pengamen dan pengemis yang menambah ketidaknyamanan penumpang.
Pada tahun 2015, Kopaja sempat meluncurkan armada ber-AC sebagai upaya peningkatan layanan, sebelum akhirnya bergabung di bawah manajemen Transjakarta.
Sementara itu, bus-bus besar seperti Mayasari Bakti, Bianglala, dan Damri telah lebih dulu bertransformasi menjadi bagian dari layanan Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta sejak 2004. Namun, perubahan pada armada bus sedang dan kecil baru dimulai satu dekade kemudian.
Babak baru transportasi ibu kota dimulai saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan program integrasi angkutan umum ke dalam sistem Transjakarta. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini terjadi ketika Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) menyatakan kesediaannya bergabung dan mulai menerapkan skema pembayaran berbasis rupiah per kilometer.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Kopaja kala itu, Nanang Basuki, usai pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota.
“Kopaja sudah menyepakati tawaran dari Pemprov DKI. Jadi, Kopaja akan bekerja sama dengan PT Transjakarta dan pakai sistem rupiah per kilometer,” ujar Nanang kepada awak media.
Skema ini menjadi terobosan penting. Dengan pembayaran berbasis jarak tempuh dan subsidi dari APBD DKI Jakarta, baik pengusaha maupun pengemudi memperoleh kepastian pendapatan tanpa harus bersaing di jalan. Sistem ini sekaligus mengakhiri praktik “kejar setoran” yang selama ini melahirkan perilaku tidak tertib dan mengancam keselamatan.
Kini, Nanang Basuki menjabat sebagai Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan di Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Ia mengenang proses panjang yang harus dilalui untuk bisa meremajakan armada serta mengubah perilaku para pengemudi agar lebih profesional.
“Karena sudah terbiasa narik dengan seenaknya, maka agak sulit merubah kebiasaan tersebut,” ungkap Nanang.
Namun perjuangan itu membuahkan hasil. Integrasi angkutan umum Jakarta berhasil menciptakan sistem transportasi publik yang lebih rapi, tertib, dan dapat diandalkan. Warga kini menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman, berkat dukungan sistem yang terstruktur dan kolaborasi lintas sektor.
Transformasi ini menjadi bukti bahwa dengan visi yang kuat, kemauan politik yang konsisten, serta kerja sama antara pemerintah, operator, dan komunitas, perubahan besar bukan hal yang mustahil. (Vieto)
