GELORAJATIM.COM — Mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang tergabung dalam kegiatan MBKM non KKN-T MBKM melakukan pendampingan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu melalui POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus.
Di era yang sudah maju ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang berhadapan dengan kasus hukum namun tidak dapat meneruskan kasusnya di Pengadilan karena ketidakmampuan ekonomi. Ketidakmampuan yang dialami oleh masyarakat tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor.
Dari permasalahan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus mengeluarkan berbagai macam inovasi yang salah satunya untuk menangani permasalahan ini adalah dengan memberikan pelayanan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) dengan tujuan membantu masyarakat yang tidak mampu yang sedang berhadapan dengan kasus hukum dapat mendapat jasa bantuan hukum. Jasa bantuan hukum yang diberikan ini tentunya untuk memenuhi hak asasinya sebagai masyarakat.
Dengan menggaet LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Legundi sebagai mitranya, POSBAKUM yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus ini memberikan layanan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tentunya juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat utama yang harus dipenuhi dalam mengajukan bantuan hukum adalah Pemohon harus memiliki SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), tanpa adanya SKTM POSBAKUM tidak bisa menerima dan memberikan bantuan hukum. Jika persyaratan telah dipenuhi dengan baik oleh Pemohon, maka POSBAKUM akan membantu dan memberikan pelayanan bantuan hukum sampai dengan penetapan dan/atau putusan.
Dengan semangat penuh, mahasiswa Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur turut serta membantu staf LBH Legundi untuk memberikan pendampingan pemberian bantuan hukum di POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus ini.
Adapun jenis layanan yang diberikan oleh POSBAKUM di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, yaitu:
1. Permohonan perubahan nama;
2. Permohonan perwalian;
3. Permohonan pengampuan;
4. Permohonan penetapan kematian;
5. Permohonan pengangkatan anak (adopsi);
Dan layanan lainnya seperti pelayanan hukum mulai dari konsultasi, pendampingan sidang, pendampingan diluar sidang, serta pelayanan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh Pemohon.
Frendika Suda Utama, S.H., M.H. selaku Penanggung Jawab POSBAKUM di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus mengatakan, dengan adanya kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar bahwasannya tidak perlu takut lagi untuk berhadapan dengan kasus hukum terutama apabila masyarakat tersebut dikategorikan tidak mampu, maka mereka dapat dengan mudah mendapatkan bantuan hukum melalui POSABAKUM namun dengan catatan memenuhi syarat utama yakni melampirkan SKTM.
“Ini kesempatan bagus untuk mahasiswa mengetahui dan mempelajari bahwa tidak semua orang yang berperkara di Pengadilan itu adalah orang yang memiliki uang saja, bagi mereka yang sekiranya terkendala secara ekonomi namun memiliki permasalahan dengan hukum maka ia memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum,” ungkapnya.
Penulis : Kelompok MBKM Non KKN-T MBKM 2024 (Kelompok Magang MBKM Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, Kelompok Magang Pengadilan Hubungan Industrial, dan Kelompok Magang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
Sebagai informasi, untuk mengetahui lebih banyak kegiatan mahasiswa UPN Veteran Jawa bisa mengakses Hyperlink dibawah ini :
https://lppm.upnjatim.ac.id/
