GRESIK,GELORAJATIM.COM – Video yang memperlihatkan Ketua DPRD Gresik, Syahrul Munir, diduga terlibat adu mulut dengan salah satu pengunjuk rasa korban penggusuran lapak Semambung, Kecamatan Driyorejo, viral di media sosial. Sikapnya menuai gelombang kritik dari masyarakat.
Dalam rekaman yang beredar, Syahrul tampak berdiri sambil menunjuk salah satu massa aksi yang sedang menyampaikan tuntutan di Kantor DPRD Gresik. Ia terdengar mengeluarkan ucapan bernada keras.
“Nek rusuh ojok ndok kene,” ucap Syahrul dalam video tersebut. Artinya: “Kalau membuat gaduh jangan di sini.”
Cuplikan itu langsung menyita perhatian publik. Banyak warga menilai sikap pimpinan DPRD tersebut tidak mencerminkan etika pejabat publik dan terkesan arogan terhadap masyarakat yang sedang menyampaikan aspirasi.
Aksi demo sendiri dilakukan oleh warga korban penggusuran lapak di kawasan Semambung, Driyorejo. Mereka mendatangi gedung DPRD Gresik untuk menuntut kejelasan dan memperjuangkan hak mereka setelah penertiban lapak yang dilakukan sebelumnya.
Kritik keras datang dari Ketua LSM FPSR (Front Pembela Suara Rakyat), Aris Gunawan. Ia mengecam sikap yang ditunjukkan Syahrul kepada pengunjuk rasa.
“Gedung DPRD adalah tempat wakil rakyat menjalankan tugas. Itu juga rumah rakyat karena dibangun dari uang pajak masyarakat,” ujar Aris, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, anggota DPRD seharusnya menghormati dan memberi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi, bukan justru bersikap emosional yang dinilai menyerupai tindakan premanisme.
“Seorang wakil rakyat harus mengedepankan akal dan etika, bukan emosi. Mereka dipilih dan digaji oleh rakyat, jadi sudah sepatutnya berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Aris juga mempertanyakan kemampuan wakil rakyat menyerap aspirasi jika sikap arogan masih ditunjukkan di depan publik. “Kalau bersikap seperti itu, bagaimana bisa menampung dan menyuarakan isi hati rakyat?” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Syahrul Munir terkait video dan tudingan sikap arogan tersebut.
Peristiwa ini kembali menyoroti etika pejabat publik dalam menghadapi demonstrasi. Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga yang dijamin undang-undang dan seharusnya direspons dengan dialog, bukan intimidasi. (Red)
