SIDOARJO, GELORAJATIM.COM – Semakin mendekati time line waktu yang diberikan UMKM Aloha untuk mengosongkan lahan yakni tanggal 30 November, namun tuntutan para pedagang belum juga menuai titik terang. Kali ini mereka yang tergabung dalam UMKM Aloha mendatangi kantor Bupati Sidoarjo, Senin (28/11/2022).
Atas arahan DPRD Jawa Timur saat hearing beberapa waktu lalu, mereka bermaksud menanyakan tuntutan mereka ke orang nomor satu di Sidoarjo, yakni Bupati Muhdlor. Kekecewaan nampak pada raut wajah para pedagang. Mereka tidak bisa ketemu dengan Bapak Bupati, hanya ditemui oleh Kepala Dinas PUBMSDA, Dwi Eko Saptono.
Sylvie Fachriah Andini koordinator UMKM Aloha menyampaikan bahwa belum adanya kesepakatan terkait ganti untung.Malah kita di tunjukan kembali PKS ( perjanjian kerjasama) dengan Primkopal.Padahal sudah jelas kita sampaikan bahwasanya bila lahan ini diambil untuk kepentingan bersama (Proyek Strategis Nasional ) itu nanti akan diganti, lahan dikembalikan ke Angkatan Laut dan bangunan akan mendapat ganti rugi dari Pemkab.Jadi tidak ada yang dirugikan bagi yang terdampak PSN,”ungkapnya.
Masih kata Sylvei, besok tanggal 29 akan ada pemutusan aliran PLN, kan aneh” siapa yang nyuruh” kita belum menerima nota tertulis kesepakatan untuk itu, selama jawaban itu belum ada secara tertulis ya jangan diputus dulu. ”Kalau memang belum ada solusi ya jangan suruh dikosongkan sampai kita menerima nota kesepakatan,” pintanya.
Kita sangat mendukung sekali proyek pemerintah yang dapat bermanfaat bagi semua,terutama PSN. Kalau benar Fly over Aloha benar PSN, maka itu ada ada regulasinya, ada Perpres yang bicara tentang ganti untung kepada semua pihak yang terdampak. ”Namun setelah kita mendatangi balai besar untuk menanyakan surat dari Kadal yang menyebutkann bahwa lahan tersebut akan digunakan PSN, dan kami mendapat jawaban yang berbeda,yaitu proyek tersebut bukan termasuk PSN .
Kepala Dinas PUBMSDA Dwi Eko Saptono menjelaskan bahws UMKM Bu Sylvie ini menuntut ada ganti untung, sedangkan Pemkab Sidoarjo ini posisinya adalah membantu penyiapan lahan untuk Proyek Strategis Nasional. ”Masalah puas gak puasnya itu, istilahnya kan pendapat masing- masing,” jelasnya.Pemkab Sidoarjo memberikan kebijakan kepada para pedagang :
1. Diberi Revans sisa sewa
2. Pemberian bantuan sosial
3. Relokasi sementara di pasar daerah
4. Relokasi jangka panjang di lapangan Albatros yang akan dibangun tahun 2023,” tutupnya.
Reporter: Din
