PAMEKASAN, GELORAJATIM.COM – Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, dinilai tidak serius dalam mengawal pembangunan Pasar Waru. Sebab hingga saat ini, pasar terbesar di wilayah utara itu, hanya terdengar wacana saja, namun tidak ada tanda-tanda untuk ingin segera dibangun.
Direktur Center for Research and Empowering Society (CRES) Fathorrahman mempertanyakan komitmen pemerintah, baik eksklusif maupun legislatif, soal pembangunan pasar yang terletak di Kecamatan Waru itu. Terutama sikap para legislator asal Dapil III.
“Kalau wakil rakyat tidak bisa memperjuangkan pembangunan keberadaan Pasar Waru, lalu kepada siapa masyarakat untuk bisa mencibir pemerintah. Memang ini tidak bisa dikerjakan sepihak, makanya wakil rakyat yang dari utara bersatu dulu untuk menyamakan persepsi,” kata Fathor, Ahad (30/10/2022).
Pria yang pernah menempuh pendidikan stara satu di Yogyakarta itu mengatakan, wacana pembangunan Pasar Waru bukanlah hal baru. Pemerintah daerah sudah menyiapkan skema perencanaan pembangunan pasar yang sudah dirancang investor. Namun upaya tersebut gagal terlaksana, disebabkan karena beberapa faktor. Salah satunya para makelar pasar yang dikabarkan sulit diajak kompromi.
Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan upaya mediasi yang melibatkan semua unsur. Peran pemerintah daerah termasuk Forkopimcam harus pandai memainkan peranan strategi komunikasi. Sementara wakil rakyat secara politis membujuk pihak-pihak tertentu yang berupaya menggagalkan rencana itu.
“Selama ini kita perhatikan para legislator ini hanya angsih terhadap kebijakan tugas di fraksi atau komisi. Sementara di wilayah pemilihannya ada persoalan besar yang harus dan memang perlu diselesaikan. Di Pantura kita lihat para legislatornya tidak berjalan beriringan soal keberadaan pembangunan Pasar Waru,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Moh Ali merespons baik kritikan masyarakat terhadap keberadaan Pasar Waru. Bagi dia, pembangunan semua pasar daerah perlu dikawal bersama. Hanya hal tersebut harus menyesuaikan dengan kekuatan anggaran.
”Selain soal pembangunan, kami tetap konsisten menekan pemerintah untuk memanfaatkan potensi dan retribusi pasar. Karena hal ini satu-satunya yang masih potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Soal pembangunan pasar, kami kembalikan kepada pemerintah daerah,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Achmad Sjarifuddin menyampaikan, rencana pemerintah untuk merevitalisasi semua pasar daerah di Pamekasan tinggi. Sehingga hal tersebut tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah. Melainkan butuh campur tangan pemerintah pusat.
“Kita bangun satu persatu dulu, di Pasar Waru pada akhirnya akan sampai. Sebab saat ini kita masih sedang fokus terhadap pembangunan Pasar Kolpajung,” kata dia.
Reporter: Rus
