Pengecekan jalan rusak.
Bangka, GELORAJATIM.COM – Dari pantauan langsung tim jurnalis terlihat jalan raya nasional di jalan Bernai Berbura Kecamatan Riau Silip berlubang dan bergelombang.
Kerusakan jalan tersebut diakibatkan adanya aktifitas penambangan timah ilegal di sisi kanan dan kiri jalan. Sehingga Jalan Raya Nasional yang di kelola oleh Satker menjadi berlubang dan bergelombang. Di sayangkan kemana aparat kewilayaan seperti RT, Kadus, Lurah, dan Camat wilayah Kecamatan Riau Silip sehingga terkesan pembiaran.
Untuk masyarakat setempat tolong kalau mau nambang dan mau cari rezeki jangan sampai mengganggu fasilitas umum. Jalan Raya Nasional itu dipergunakan untuk masyarakat umum. Mohon kesadaran para penambang, boleh nambang tapi tolong jangan sampai merusak fasilitas umum.
Sebagai perangkat desa mesti memperhatikan mana fasilitas yang
digunakan untuk umum, jangan kesannya pembiaran.
Saat awak media minta konfirmasi kepada anggota Dewan Pak Topa mengatakan,
tiga Minggu kebelakang Pak Topa bersama Pamong Peraja sudah meninjau jalan yang berlubang dan bergelombang. Dan telah telah memberitahukan kepada para penambang agar tidak melakukan aktifitas penambangan di wilayah tersebut,” Tutur Pak Dewan Topa.
Pada Rabu (2/2/2022), awak media melihat jalan berlubang dan bergelombang di kiri serta kanan jalan yang masih terlihat aktifitas penambangan ilegal menggunakan ti sebu atau upin ipin.
Saat di minta konfirmasi kepada Dinas PU, iya ini kami sudah dapat laporannya dan ini masuk dalam Jalan Nasional yang di kelola oleh pihak Satker. Setelah kami kordinasi ke pihak Satker, mereka menyurati ke Bupati untuk minta perhatian terkait aktivitas tambang yang berdampak kualitas jalan yang ada,” Ujarnya.
Jangan sampai jalan umum nanti rusak karena pembiayaan dari perbaikan nanti akan makin besar. Karena Dinas PUPR tidak ada kewenangan untuk menindak para penambang. Jadi serba susah juga, kami dari Dinas PUPR memposisikan dengan kondisi yang tidak mempunyai wewenang untuk menindak para penambang,” Imbuhnya.
Namun di setiap wilayah ada perangkat RT, Kadus, Kades, Lurah, Camat. Sebaiknya rekan- rekan di wilayah mengontrol untuk menjaga infrastruktur yang ada. Tidak mungkin semuanya di bebankan kepada Dinas PUPR.
Semua intansi terkait ikut peran aktif dalam pengawasan di karena telah bayak infrastruktur jalan yang terdampak akibat aktivitas tambang.
Di saat staff kami turun ke lokasi lapangan malah tidak di gubris oknum penambang .
Jalan sudah rusak atau putus pihak Dinas PUPR yang selalu disalahkan masyarakat. Mana Dinas PU, kok kerjanya lambat. Sedangkan masyarakat sendiri tidak ikut menjaga fasilitas untuk kepentingan umum.
Kami juga sangat berterima kasih kepada rekan- rekan media yang ada di Bangka Belitung ini yang telah peduli dan berperan aktif dalam memberikan informasi serta memantau kondisi lapangan untuk menjadi referensi bagi kami,” ungkap Pak Ismi Dinas PU. (fdy)
